Zaki Tegaskan Tahapan Pilkades di Kabupaten Tangerang Tetap Berlanjut

TANGERANG, (KB).- Meski banyaknya tuntutan masyarakat, agar tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memutuskan tetap melanjutkannya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, tahapan pilkades serentak akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, tidak akan ditunda dan tidak akan dilakukan tes ulang. “Tahapan pilkades tidak akan ditunda dan akan tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya, Kamis (17/10/2019).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid menanggapi adanya pihak-pihak yang menginginkan pemberhentian tahapan pilkades. “Saya sudah konfirmasi dengan Badan Permusyawatan Desa dan Majelis Permusyawaratan Desa serta para camat melaporkan, bahwa panitia-panitia tingkat desa masih terus melaksanakan tahapan pilkades,” ujarnya.

Kepala Dinas DPMPD Adiyat Nuryasin menuturkan, jangan sampai tuntutan masyarakat itu berdampak pada 592 bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan. “Jangan karena ada permasalahan pada dua desa (Pangkalan dan Tanjung Pasir), sehingga harus mengorbankan 151 desa yang panitianya sudah melakukan pleno atau menentukan nomor urut bakal calon kepala desa tetap. Ini sudah keputusan bupati, tahapan itu harus tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo menuturkan, kehadiran Pemkab Tangerang ke Kantor Ombudsman Banten sangat memberikan informasi serta masukan terkait pelaksanaan pilkades yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang.

“Yang terpenting, adalah pelaksanaan serta tahapan yang telah dilalui dalam rangka pilkades serentak di 153 desa di Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan aturan yang ada dan karena semua telah sesuai dengan aturan dan hasilnya pun ini bukan hasil rekayasa, tapi dilakukan oleh badan yang independen,” tuturnya.

Ia menilai, bahwa pelaksanaan pilkades di Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menyalahi aturan dan tidak menabrak aturan. “Mungkin ada beberapa pasal yang perlu diperjelas, sehingga tidak ada pasal yang menimbulkan multitafsir di masyarakat,” katanya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here