Zaenal Abidin: Pejabat UPT Harus Siap Jadi Staf

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin.

SERANG, (KB).- Komisi I DPRD Kabupaten Serang meminta pejabat yang terkena dampak perampingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus siap menjadi staf fungsional, jika tak tertampung di jabatan struktural.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, perampingan UPT sejumlah OPD merupakan keharusan karena mengikuti aturan yang ada. Kemudian harus dipikirkan bagaimana mengakomodasi pegawai yang tadinya memiliki jabatan struktural jadi tidak memiliki jabatan.

“Perampingan itu kan aturannya demikian. Tapi gak usah dipaksakan juga harus di tempatkan di struktural lagi kalau memang tidak ada posisinya. Pejabat UPT harus siap jadi staf pelaksana, jangan alergi jadi staf, kan ASN harus siap ditempatkan dimana saja,” kata Zaenal yang ditemui Kabar Banten di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Jumat (5/1/2018).

Menurut Zaenal, pejabat UPT yang terdampak perampingan bisa ditempatkan menjadi staf OPD yang selama ini kekurangan pegawai. Saat ini pemkab sedang berupaya membentuk UPT Disdukcapil untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jika terbentuk UPT Disdukcapil, maka pejabat yang terdampak perampingan organisasi bisa ditempatkan di UPT tersebut.

Sementara, terkait solusi untuk tetap memberikan tunjangan yang sama pada mantan pejabat UPT seperti saat memiliki jabatan, kata Zaenal, bisa dilakukan Pemkab. Namun, nomenklatur tunjangannya jangan tunjangan jabatan karena mereka sudah tidak memiliki jabatan.

“Mereka (Pejabat UPT) kalau sudah tidak duduk dijabatannya, otomatis tunjangan jabatannya hilang. Tunjangan jabatan kan melekat dengan jabatannya, nanti kalau tetap dapat tunjangan jabatan apa jabatan yang diembannya, bagaimana pertanggungjawabannya nanti,” kata Zaenal.

Ia mengatakan, pemkab sebaiknya mengubah nama tunjangannya. “Jangan bunyi tunjangan jabatan, gak pas nanti. Tapi kan di staf pelaksana juga dapat tunjangan meskipun nilainya pasti berbeda,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (DKBPMP) Oyon Suryono mengatakan, pihaknya menyarankan kapada kepala UPT KB yang terdampak perampingan, jika tidak terakomodasi di struktural, sebaiknya mengajukan menjadi fungsional pemerintah pusat, jadi statusnya pegawai pusat, namun bertugas di daerah.

“Kan kita penyuluh KB dilapangan masih ada, tapi status penyuluh fungsional ini mereka menjadi pegawai pusat yang dipekerjakan di daerah. Jadi penyuluh KB ini mulai 1 Januari 2018 sudah diserahkan menjadi pegawai pusat , tapi diberdayakan oleh kita di daerah. Status kepegawaiannya saja, kalau tugas pokok dan fungsi tetap di daerah,” katanya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here