WWF-Indonesia Komitmen Sejahterakan Warga

PANDEGLANG, (KB).- Yayasan WWF-Indonesia menggaet pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan potensi di Taman Nasional Ujung Kulon untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan warga. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara WWF-Indonesia dengan enam organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang, di Hotel Horison Altama Pandeglang, Senin (8/4/2019).

Sementara OPD perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam kerja sama itu yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian (Distanak), Dinas Ketahanan Pangan (Dinas Ketapang), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop), serta Dinas Pariwisata (Dispar).

Ujung Kulon Site Manajer WWF-Indonesia, Kurnia Oktavia Haerani mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen bersama untuk mendukung Rencana Aksi Masyarakat (RAM) sebagai hasil dari kajian penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood Assessment/SLA) yang terjalin dengan di 12 desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

“Wilayah penyangga TNUK merupakan wilayah yang mempunyai peran penting dalam menjaga dan melestarikan hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan dapat memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai sumber penghidupan mereka. Ke-12 desa yang berada di Kecamatan Sumur dan Cimanggu sudah melakukan kajian penghidupan berkelanjutan untuk menggali potensi dan masalah yang ada di wilayah penyangga TNUK tersebut,” kata Ujung Kulon Site Manajer WWF-Indonesia, Kurnia Oktavia Haerani kepada Kabar Banten seusai penandatanganan kerja sama.

Ia mengatakan, kajian penghidupan berkelanjutan ini menghasilkan rencana aksi masyarakat yang diterjemahkan ke dalam enam kegiatan sekolah lapangan. Di antaranya, Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis (SLPE), Sekolah Lapangan Agroforestri (SLAF), Sekolah Lapangan Lumbung Pangan Hidup (SLLPH), Sekolah Lapangan Pengelolaan Ternak Kerbau (SLPTK), Sekolah Lapangan Madu, dan Sekolah Lapangan Mangrove.

Hal hampir senada dikatakan Director for Wildlife, Sumatera, Ujung Kulon & Ciliwung, WWF-Indonesia, Suhandri. Ia mengatakan, melalui Sekolah Lapangan, pesan-pesan konservasi berbasis penghidupan berkelanjutan menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kawasan agar tetap lestari.

”WWF-Indonesia telah bertahun-tahun melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah kerja kami, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Bukit Barisan Selatan, Kei, Alor, dan Ujung Kulon adalah contoh wilayah yang program pemberdayaan masyarakat,” ujar Suhandri.

Kabid Ekonomi Bappeda Pandeglang Bambang Suyantho mengatakan, lokakarya sekolah lapangan ini diikuti Kementerian Desa, Bappeda dan enam OPD Pemkab Pandeglang.

Sementara itu, Direktur PSDLH Kementerian Desa dan PDT, Dwi Rudi Hartoyo berharap 12 desa penyangga TNUK bisa masuk agenda pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Seperti slogan masyarakat penyangga TNUK, ‘Masyarakat Ngejo Leuweung Hejo’. Artinya, masyarakat dapat memenuhi hidupnya, namun kawasan lindungnya tetap terjaga. Intinya, upaya mengonservasi kawasan TNUK tidak serta merta mengabaikan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here