Wilayah Marjinal Sulit Akses Pelayanan Dasar

SERANG, (KB).- Masyarakat di wilayah marjinal khususnya masyarakat di tujuh desa di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih sulit mengakses pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jalan.

Hal tersebut terungkap dari hasil rapid assessment terkait akses pelayanan publik dasar bagi wilayah marjinal di Provinsi Banten yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Banten, Selasa (15/10/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapid assessment Ombudsman Banten dilakukan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sasaran di Kabupaten Lebak meliputi Desa Parungkujang (Kecamatan Cileles), Desa Sarageni (Kecamatan Cimarga), Desa Kadurahayu (Kecamatan Bojongmanik), dan Desa Wantisari (Kecamatan Leuwidamar).

Kemudian di Kabupaten Pandeglang meliputi Desa Pasirlancar dan Desa Pasir Durung (Kecamatan Sindangresmi), Desa Surianeun (Kecamatan Patia), dan Desa Pareang (Kecamatan Mekarjaya).

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, pengamatan/observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Indikatornya sendiri pelayanan pendidikan, pelayan kesehatan, infrastruktur jalan, dan sarana transportasi.

Adapun hasilnya, seluruh desa yang menjadi objek observasi mengalami kesulitan mengakses pendidikan. Sebab, setiap kecamatan hanya ada beberapa SD, satu sampai tiga SMPN, dan 1 SMAN dan berlokasi di pusat kecamatan. Kemudian, tidak semua kecamatan memiliki SMAN, tidak semua desa memiliki SMPN dan jarak yang ditempuh mencapai pendidikan sampai 10 kilometer.

Berikutnya mereka juga sulit mengakses layanan kesehatan. Sebab, hanya ada Poslesdes/Polindes/Pustu di satu desa dengan satu tenaga medis, masih ada Pustu yang tidak beroperasi/tidak memiliki tenaga kesehatan, jarak Puskesmas dan rumah sakit terdekat yang jauh.

Kemudian, pelayanan pustu berbayar dan masyarakat yang dirujuk tidak ada dukungan transportasi (ambulans). Tidak hanya itu, infrastruktur jalan sasaran observasi juga kurang memadai serta sarana transportasi yang minim.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten H. Bambang P Sumo menuturkan, kondisi yang terpotret dalam obervasi yang dilakukan pihaknya diharapkan menjadi perhatian pemerintah.

“Ternyata memang kesulitan akses terutama infrastruktur menjadi kendala,” katanya usai Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat (Rapid Assesment) Akses Pelayanan Publik Dasar wilayah Marjinal di Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (15/10/2019).

Infrastruktur jalan yang tak memadai disebabkan ketidakmampuan anggaran desa untuk membangunnya. “Kemudian kewenangan pembangunan jalan itu juga kabupaten itu juga tidak boleh juga membangun jalan desa. Provinsi apalagi enggak punya kewenangan di situ. Lah ini terus apakah desa itu bertahun-tahun seperti itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, apa yang dilakukannya tak bermaksud mendiskreditkan wilayah tertentu. Pihaknya ingin agar kondisi tersebut ditangkap pemerintah sehingga turun langsung memberikan intervensi. “Supaya mereka dikasih perhatian. Ini loh pelayanan publik, ada warga negaramu yang pelayanan publiknya bertahun-tahun buruk,” ujarnya.

Sebetulnya, kata dia, wilayah marjinal di Banten tidak hanya ada di Lebak dan Pandeglang. Wilayah serupa juga tersebar di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang bahkan di Ibu Kota Provinsi Banten. “Jadi sebetulnya merata di semua wilayah. Kabupaten Tangerang juga masih ada masih marjinal. Ini perlu yang kita dorong mereka bisa dibantu, dengan bantuan pusat,” katanya.

Asda III Setda Provinsi Banten Samsir menuturkan, apa yang terpotret oleh Ombudsman Banten merupakan kondisi nyata di lapangan. Ia berharap, pemda setempat berkenan untuk menindaklanjutinya. “Sebenarnya yang disampaikan terkait dengan intervensi provinsi maupun pusat,” tuturnya.

Pemprov Banten sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya intervensi untuk membantu desa. Misalnya membangun poros desa pada 2007. Akan tetapi intervensi tersebut tak bisa dilanjutkan. Alasannya pembangunan poros desa bukan kewenangan pemprov.

Selanjutnya, kata dia, upaya intervensi terhadap desa juga diberikan melalui hibah. Upaya tersebut juga tak berjalan lama akibat terbentur aturan hibah. “Kemudian bantuan langsung pernah jadi masalah, karena pada saat memberikan bantuan spesifik tertentu ada kabupaten yang tidak menggunakan sesuai keinginan awal,” ucapnya.

Meski demikian, pemprov tak menyerah. Pihaknya akan kembali memberikan bantuan kepada desa, salah satunya memberikan dana desa sebesar Rp 70 juta yang kemungkinan besar masuk pada tahun anggaran yang akan datang. “Rp 70 juta kalau dijumlahkan Rp 60 miliar untuk semua,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here