WH Tugaskan Sekda Baru Mereformasi Birokrasi

Rohaniawan mengambil sumpah Al Muktabar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten terpilih di Pendopo Gubernur, Senin (27/5/2019).*

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginstruksikan Al Muktabar langsung bekerja di posisinya yang baru sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Sesuai tugas pokok dan fungsinya membantu gubernur, WH menugaskan Al Muktabar untuk mereformasi birokrasi berkualitas di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.

Wahidin Halim mengatakan, Al Muktabar harus memahami tupoksi yang diembannya yakni membantu gubernur dalam menyusun kebijakan, dan membangun reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Pemprov Banten.

“Kepegawaian dan reformasi birokrasi saat ini sudah baik, Sekda baru harus bisa meningkatkannya agar jauh lebih baik. Karena kedisiplinan adalah salah satu yang selalu saya tegaskan. Sekda baru harus langsung kerja hari ini, adakan rapat, susun kebijakan yang harus segera dilaksanakan,” kata Wahidin Halim.

Wahidin berharap kehadiran Al Muktabar sebagai sekda baru bisa meningkatkan seluruh target pencapaian yang sudah diraih oleh pemprov. Terutama, dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima pemprov dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dia bagus, bisa jadi motor bagi pegawai dan dinas-dinas. Di pansel, dia tesnya juga terbaik. Saya tidak ada target-target. Intinya dari ini, dia harus langsung kerja. Semuanya harus diprioritaskan,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekda Banten Al Muktabar menyiapkan gebrakan untuk mendukung proses percepatan pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Salah satunya, dengan menerapkan berbasis kinerja kepada aparatur sipil negara (ASN).

Dia mengatakan, telah mendapat instruksi dari gubernur untuk langsung melakukan tugas sebagai sekda. Meski berasal dari tataran pemerintah pusat, namun dia memastikan sudah memahami kultur dan budaya kerja di lingkungan Pemprov Banten. Selama beberapa tahun, Al Muktabar pernah berkecimpung dalam tugas kedinasannya di lingkungan pemprov.

“Saya perlu sampaikan. Saya adalah orang baru, tapi stok lama. Tadi juga saya sudah laporan ke Pak Gubernur pas rapat. Jadi, insya Allah saya paham betul Provinsi Banten dan saya datang langsung siap bekerja,” katanya.

Salah satu gebrakan yang disiapkan Al Muktabar yaitu para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov dipastikan akan berbasis kinerjanya masing-masing. Bahkan, dia sudah menyiapkan instrumen yang bisa mengukur untuk memastikan pencapaian dari target kinerja tersebut.

“Setelah ini, kami siap lanjutkan hal-hal teknis. Aparatur akan kami pastikan berbasis kinerja, instrumennya juga sudah disiapkan. Selain itu, kami juga akan pastikan target RPJMD terimplementasi seluruhnya. Sebab, itu merupakan janji politik Pak Gubernur,” ujarnya.

Melebihi nasional

Gebrakan lainnya, Al Muktabar memastikan akan segera mengisi kekosongan jabatan sejumlah kepala dinas di lingkungan pemprov. Dengan memiliki latar belakang pernah menjadi pansel lelang terbuka di wilayah Banten, dia menginginkan kekosongan tersebut bisa segera terisi dalam waktu dekat.

“Pengisian jabatan kemungkinan bisa lebih cepat. Saya kebetulan pernah jadi pansel di sini, jadi semuanya kita upayakan transparan. Saya bisa pastikan, tidak ada main-main dalam seleksi di Provinsi Banten, karena saya ada di dalamnya. Intinya, kita ingin pastikan kinerja aparatur di Banten bisa melebihi nasional. Karena sekarang, kita ada di 3 besar untuk tunjangan kinerjanya se-Indonesia,” tuturnya.

Diketahui, pelantikan Al Muktabar dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/TPA Tahun 2019. Surat yang ditandatangani pada 20 Mei 2019 tersebut, berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov Banten.

Dalam perjalanannya, Al Muktabar menjadi pilihan utama setelah menggeser dua nama lainnya yang diusulkan Gubernur Banten ke Presiden Jokowi. Kedua nama tersebut yaitu Peneliti LIPI Lili Romli dan Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin menerangkan, dengan dilantiknya Sekda Banten definitif, maka jabatan Pj Sekda Banten yang ditempati Ino S. Rawita resmi dicabut. Ino selanjutnya akan kembali menjabat Asisten Daerah (Asda) II Pemprov Banten. “Yang melantik gubernur, posisi Pak Ino kembali ke Asda II,” katanya.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, sejumlah kepala daerah di Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here