WH: Pemindahan Ibu Kota Negara tak Pengaruhi Banten

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menilai, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tak akan berpengaruh bagi Provinsi Banten. Keyakinannya itu merujuk pada pernyataan Presiden RI Jokowi Widodo, yang tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis Indonesia.

“Gak akan berpengaruh buat Banten. Kalau kemarin pernyataan presiden bahwa Jakarta tetap pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan, (pemidahan ibu kota) enggak ada masalah (ke Banten),” katanya ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (28/8/2019).

Merujuk pada kebijakan pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan negara luar, kata dia, umumnya bekas ibu kota tetap menjadi daerah yang berkembang. Misalnya, pemidahan ibu kota negara Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Saat ini Kuala Lumpur tetap jadi daerah yang memiliki pamor.

Daerah yang bukan ibu kota negara, kata dia, juga tidak berarti akan menjadi daerah tertinggal. Contohnya di Australia. Meski ibu negaranya di Canbera, kata dia, tetapi Sydney dan Melbourne tetap berkembang. “Kita lihat contoh kayak Canbera Kota Pemerintah (di Australia), Sydney dan Melbourne tetap berkembang,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak akan berpengaruh ke Banten. “Enggak ada pengaruhnya, minat investasi juga tidak akan terganggu, paling wartawan mungkin yang ada dipindahkan,” katanya berkelakar.

Disinggung apakah pemindahan ibu kota negara telah didiskusikan dengan dirinya sebagai kepala daerah penyangga ibu kota, mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, pemidahan ibu kota sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. “Enggak, kapasitas saya enggak punya (untuk diskusi tentang pemindahan ibu kota),” katanya.

Konsep pembangunan

Sementara itu, dua gubernur menemui Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara. Kedua gubernur itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membahas rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat ke depan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (28/8). “Tadi menyesuaikan jadwal, mungkin akan digabung dengan Banten, untuk bahas pembangunan-pembangunan di Jawa Barat yang jadi atensi Pak Jokowi di lima tahun ke depan,” tutur Ridwan Kamil.

Menurut Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, pemerintah pusat bersama pemda harus melanjutkan sejumlah program infrastruktur pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, Ridwan juga melaporkan tentang konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM) di provinsinya.

Sejumlah program untuk mendukung upaya tersebut yakni revitalisasi sekolah kejuruan, serta desa-desa yang mengimplementasikan kemajuan berbasis 4.0. “Itu juga diminta ada atensi khusus dari Pak Presiden agar Jawa Barat bisa didukung maksimal,” kata Ridwan.

Gubernur menjelaskan, tahapan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan Jawa Barat akan dibahas dalam rapat kabinet. “Tahapan lebih lanjut, soal rencana pembangunan Jabar. Nanti akan dibahas dalam rapat kabinet,” ucapnya

Simpul perekonomian

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah bertemu Presiden Joko Widodo, dan sempat berdiskusi dengan Presiden tentang urban regeneration Jakarta. “Yang sempat kami diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir pada hari Selasa yang lalu di kantor Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration Jakarta,” ujar Anies.

Anies mengatakan, pemindahan ibu kota berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dengan pemindahan ibu kota yang rencananya ke Kalimantan Timur (Kaltim), Anies menilai urban regeneration atau pembaruan perkotaan di Jakarta justru akan lebih cepat. “Kami targetkan sampai dengan tahun 2030, bahkan tadi komitmen pendanaannya pun disebutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” tutur Anies.

Anies juga memastikan Kota Jakarta akan tetap berperan sebagai simpul kegiatan perekonomian utama di Indonesia. “Untuk Jakarta, kita mendorong menjadi simpul kegiatan perekonomian global. Jadi, Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian, tidak ada pergeseran di situ,” kata Anies.

Menurut dia, pemerintah pusat telah melakukan rapat teknis mengenai rencana pembangunan DKI Jakarta dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 571 triliun. Dia menilai, pembangunan menuju pusat perekonomian global di Jakarta harus dilakukan dengan percepatan. “Kami menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBD, APBN, dan ada yang KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), itu sudah dibahas,” ucap Anies.

Gubernur menilai, mekanisme pasar akan menentukan pusat kegiatan perekonomian dengan sendirinya. Dia menjelaskan, fokus pembangunan di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian yakni membangun perumahan, transportasi umum, jaringan utilitas telekomunikasi, dan jaringan air bersih. (SN/SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here