WH Minta KPK Awasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Banten

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran sehingga dapat berjalan sesuai aturan dan bersih dari korupsi.

Hal itu disampaikan Gubernur WH saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 Provinsi dengan KPK melalui teleconference di Rumah Dinas Gubernur, Kota Serang, Selasa (5/5/2020).

Rapat diikuti Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Pimpinan KPK RI Alexander Marwata, Koordinator Wilayah 2 Korsupgah Asep Rahmat Suwandha beserta tim, Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar dan Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Kepala BPKP Perwakilan Banten, Inspektur Provinsi Banten dan Inspektur kabupaten/kota se-Provinsi Banten, para Kepala organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait program pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Banten.

“Saat ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak normal, ada pandemi global yaitu Covid-19. Refocusing anggaran kami lakukan untuk memenuhi penanganan Covid-19 tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk itu, semua harus terpanggil dan bertanggung jawab. Kami libatkan BPKP dan Kejaksaan, dan kami juga berharap agar KPK dapat turut mengawal dan melakukan pembinaan agar kami tidak salah langkah dalam pemanfaatan dana untuk Covid-19 ini,” kata WH dalam keterangan tertulisnya.

Dengan anggaran untuk penanganan Covid-19 cukup besar baik dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, kata dia, harus dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat sasaran.

“Adanya bantuan dari KPK khususnya dari Satgas Korsupgah untuk dapat mengawal penggunaan anggaran penanganan Covid-19, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat yang merupakan tujuan atau menjadi fokus pemerintah,” ucapnya.

WH mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Banten tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 telah mencapai 93.

“Atau berada pada urutan ke-3 secara nasional dari 34 provinsi se-Indonesia,” tutur WH.

Pelaksanaan tersebut meliputi 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola dana desa.

WH mengklaim, tata kelola keuangan Pemprov Banten semakin baik salah satunya terlihat dengan telah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 4 kali berturut-turut.

Sementara, pimpinan KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya rakor ini adalah untuk menguatkan komitmen pemerintah daerah dan berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan menjadi fokus yang pertama.

“KPK diminta juga oleh DPR RI untuk mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19. BPKP sudah diminta untuk melakukan pengawasan, libatkan Inspektorat setempat,” ujarnya.

Harus tercukupi

Ia menyadari, dengan adanya wabah Covid-19 menyebabkan target pendapatan daerah akan sulit tercapai karena berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan keterbatasan dana baik dari APBN maupun APBD harus dimanfaatkan secara optimal dan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hukum yang tertinggi.

Kriteria penerima bansos harus jelas dengan menyesuaikan kriteria yang telah ditentukan dan berpedoman pada DTKS dan NIK. Jika ada keluarga yang sudah mampu, maka harus dikeluarkan dari DTKS. Selain iu, dana desa jadi perhatian dan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat harus tercukupi pangannya, jangan sampai terjadi kelaparan. Selain itu, bantuan sosial juga tidak boleh dijadikan sarana atau alat untuk kepentingan pilkada dan jangan sampai ada duplikasi bantuan,” ujarnya.

Pada rakor tersebut, KPK menyampaikan 4 rekomendasi kepada Pemda dalam penanganan Covid-19. Di antaranya, Pemda harus berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP perwakilan yang diberi mandat melakukan pengawasan dan pendampingan daerah terkait pengadaan barang jasa terkait penanganan Covid-19.

Pemda yang akan melaksanakan pemberian bansos tidak digunakan atau dimanfaatkan demi kepentingan politik dari unsur Pemerintah Daerah terutama menjelang Pemilukada 2020. Hal itu berlaku baik Pemda yang akan melaksanakan Pemilukada maupun tidak karena semua kemungkinan dapat terjadi.

Pemda secara optimal memperdayakan dan mendukung APIP untuk melakukan pengawasan dalam program percepatan penanganan Covid-19 sehingga refocusing/realokasi dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak berdampak pada pelaksanaan fungsi APIP.

Kemudian, pemda juga harus mendukung tindak lanjut rencana aksi untuk mencapai target-target rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) Tahun 2020 sebagai bentuk Komitmen Kepala Daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy berterima kasih kepada tim Korsupgah KPK atas pembinaan yang telah dilakukan kepada Provinsi Banten selama ini dalam pencegahan korupsi. Ia juga berpesan hingga pemerintah kabupaten/kota untuk tetap berkomitmen dan fokus pada 8 area intervensi pencegahan korupsi.

“Mari sama-sama kita bergerak lebih baik terutama dalam penanganan Covid-19 saat ini,” kata Andika. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here