Selasa, 11 Desember 2018
Gubernur Banten, Wahidin Halim saat melantik Asisten Daerah Provinsi Banten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Ino S Rawita menjadi Penjabat sementara Bupati Lebak dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan M. Yusuf menjadi Penjabat sementara Wali Kota Tangerang di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (14/2/2018).*

WH Kukuhkan Ino dan Yusuf, Pjs Jangan Lakukan Manuver Politik

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), mengukuhkan Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang dan Bupati Lebak, di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (14/2/2018). Kepada kedua Pjs tersebut, Wahidin berpesan agar tidak melakukan manuver politik, namun harus mengawasi dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-298 tanggal 13 Februari tahun 2018 tentang penunjukan Pjs Bupati Lebak kepada Ino S Rawita yang merupakan Asisten daerah (Asda) II Bidang Administrasi Pembangunan. Sedangkan M Yusuf yang merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Perekonomian mengisi jabatan Pjs Wali Kota Tangerang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-289 tanggal 13 Februari 2018. Turut hadir Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Ranta Soeharta, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Gubernur WH mengingatkan kepada Ino dan Yusuf agar menjalankan tugas sebaik-baiknya, terutama dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. “Jangan lakukan manuver politik, apalagi korupsi. Enggak pantas, enggak boleh. Laksanakan tugas yang sesuai, yang sudah ada. Dari kacamata saya, saya melihat dan berharap tidak ada gejolak karena calonnya lawan kotak kosong dan ini incumbent. Tidak terlampau mengkhawatirkan, tidak ada kegaduhan. Nyaman dan aman. Selalu koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan forum pimpinan daerah,” kata WH.

Ia juga meminta pjs wali kota dan bupati agar mengawasi ASN agar tidak terlibat dan mendukung salah satu calon.”Awasi betul aparatur yang terlibat atau mendukung salah satu calon. Karena hal itu menjadi bagian yang harus dilaporkan ke Mendagri melalui gubernur. Saya percaya Pak Ino dan Pak Yusuf bisa menjaga stabilitas, ketertiban dan ketentraman daerah,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, WH menegaskan, tidak ada kepentingan politis dalam penunjukan dua pejabat Eselon II tersebut. Menurutnya, pertimbangan menunjuk keduanya karena masing-masing berdomisili di daerah tersebut.”Saya tunjuk Pak Ino, Pak Yusuf karena tinggal di sana. Tidak ada kepentingan politis. Jangan berpikir saya wali kota, saya bupati, karena (jabatan) ini hanya 3 bulan,” katanya.

Siap emban tugas

Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf siap mengemban tugas barunya tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan lebih dulu berkoordinasi dengan sekda setempat.”Tugasnya Pjs itu memastikan berjalannya pemerintahan. Aturannya memang seperti itu, apa yang disampaikan gubernur. Pertama tentu saja saya akan berkoordinasi dengan sekda, karena beliau yang tau segala sesuatu,” kata pejabat hasil open bidding ini.

Hal hampir senada dikatakan Pjs Bupati Lebak Ino S Rawita. Ia akan memulai berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkominda) dan para kepala OPD. “Untuk menyinergikan program yang sudah berjalan, kami akan lanjutkan. Dengan waktu yang singkat ini kita ingin fokus apa yang disampaikan gubernur, mengamankan jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan pilkada serta netralitas ASN,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga berharap, Pjs bupati dapat melaksanakan apa yang disampaikan gubernur.”Tidak melakukan manuver politik, tetapi menjaga pemerintahan terutama program-program yang kurang lebih 5 bulan ditinggalkan tetap berjalan. Terpenting pelayanan masyarakat tetap optimal. Pak Ino lebih paham karena orang Lebak juga, jadi tahu bagaimana karakter masyarakat dan pemerintahan,” ujarnya.

Iti sendiri sudah menanggalkan fasilitas negara yang melekat pada kepala daerah seperti mobil dinas, rumah dinas, dan keprotokoleran. “Sejak penetapan KPU kemarin saya sudah menanggalkan fasilitas negara. Rumah dinas, mobil dinas, dan keprotokolan sudah ditinggalkan,” ucapnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap, OPD di lingkungan Pemkot Tangerang bisa bersinergi dengan Pjs wali kota.”Sudah saya tulis semua (catatan), nanti akan disiapkan Pak Sekda. Tinggal beliau (Pjs) koordinasi dengan OPD. Mudah-mudahan bisa bersinergi dalam rangka jalannya roda pemerintahan dengan baik, tentunya juga dalam pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Ia menuturkan, beberapa program yang perlu dikawal Pjs antara lain program nasional jalan tol dan transit oriented development (TOD).”Kemudian persiapan air bersih, dan program-program daerah yang sedang dalam progres,” katanya. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Banten Gunawan Rusminto menjelaskan, untuk Bupati Tangerang otomatis dijabat Wakil Bupati Hermansyah sebagai pelaksana harian (Plh).

“Kalau Kabupaten Tangerang tidak dikukuhkan. Karena otomatis begitu Pak Zaki (Bupati Tangerang) cuti 15 Februari itu Pak Hermansyah jadi Plh bupati. Jadi dalam surat cuti yang diberikan gubernur ke bupati ada diktum bahwa wakil bupati langsung menjabat Plh,” ujarnya. Baru kemudian pada akhir masa jabatan (AMJ) Bupati-Wakil Bupati Tangerang 23 Maret mendatang, gubernur akan menunjuk penjabat (Pj).

“Nanti gubernur mengusulkan tiga nama pejabat tinggi pratama ke mendagri sebelum AMJ. Nama tiga pejabat itu sudah ada, tapi saya tidak berwenang menyebutkan. Usulannya sudah ada, belum ditandatangani Bapak (gubernur). Nanti penjabat itu dilantik, pakai seragam bupati. Masa kerjanya itu sekitar 8 bulan,” kata Gunawan.

Diketahui, ada 4 daerah di Banten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak yaitu Kota Serang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang. Khusus untuk Kota Serang tidak ada penunjukan Pjs maupun Pj karena petahana tidak maju di pilkada dan AMJ masih panjang hingga Desember mendatang. Sementara untuk tiga daerah lainnya seluruh petahana maju kembali di pilkada. Untuk Bupati Lebak dan Wali Kota Tangerang sementara menanggalkan jabatannya selama masa cuti kampanye yakni mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018. (RI)***


Sekilas Info

RSUD Kota Serang Siap Kerja Sama dengan BPJS

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis mengatakan, pembangunan tahap kedua Rumah Sakit Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *