WH-Andika Banyak Terima Aduan, ULP Banten Terindikasi Pungli

SERANG, (KB).- Kegiatan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten terindikasi terdapat transaksi terlarang. Oleh karena itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menugaskan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy untuk melakukan penataan ULP. Hal itu mengemuka dalam sidang paripurna agenda jawaban gubernur atas pemandangan fraksi-fraksi tentang Raperda APBD 2018, di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (23/11/2017).

Sebelumnya Wahidin menjelaskan akan melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk 2018 pada Desember 2017. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang gagal lelang karena waktu yang sempit. “Kemudian, saya tugaskan wagub untuk penataan ulang ULP, karena disinyalir terjadi transaksi-transaksi di luar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan terhadap personaliti-nya,” ujar Wahidin.

Seusai paripurna, Wagub Banten Andika Hazrumy mengakui banyak aduan masyarakat bahwa ULP Banten terindikasi menyalahi aturan. “Banyak masukan masyarakat, aduan bahwa ULP ada indikasi menyalahi aturan. Masih adanya pungutan-pungutan liar yang memengaruhi konstalasi perencanaan lelang,” ucap Andika.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji lebih dalam dan melihat kondisi realita kegiatan pelelangan di ULP. “Kami tidak ingin persoalan ini terjadi karena akan berakibat fatal. Makanya kami akan kaji, bagaimana ULP ini agar bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Melihat realita yang ada di ULP, mereka harus bertugas profesional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten Mahdani mengakui, pihaknya belum optimal dalam mengawasi setiap kegiatan di ULP. Salah satu faktornya yaitu kantor ULP yang berada di luar KP3B. “Gubernur juga merencanakan pemindahan kantor ULP, tidak lagi di pendopo lama tapi di kantor SKPD terpadu karena tidak terawasi dengan baik. Malah Pak Gubernur minta kantornya di depan ruangannya. Tapi nyari tempatnya kan susah,” ujar Mahdani, Jumat (24/11/2017).

Ia mengungkapkan, dalam upaya melakukan pembenahan di ULP saat ini, pihaknya juga sudah melaksanakan arahan Korsupgah KPK yaitu membuat kode etik bagi pokja ULP. “Arahan dan bimbingan KPK agar dibuat kode etik, supaya tugas ULP tidak menyalahi aturan. Kalau itu dilanggar nanti harus menerima konsekuensinya. Ini sudah selesai disusun bersama,” ucapnya. Soal dugaan pungli, Mahdani tak bisa memastikan kebenarannya. Sebab, selama ini secara resmi pengaduan yang masuk ke ULP hanya terkait sanggahan pemenang lelang.

“Mungkin laporan (soal pungli) banyak masuk ke pimpinan. Kalau selama ini secara tertulis di kita paling soal sanggahan. Kalaupun ada laporan itu kita kan diawasi APIP (aparat pengawas internal pemerintah) Inspektorat. Kalau laporan resmi pasti ditindaklanjuti APIP, sampai pada bedah dokumen. Misal perusahaan menang lelang, benar enggak sih pemenang ini menang yang sebenar-benarnya. Memang perlu waktu untuk perubahan,” ujarnya. Terkait penataan ulang, menurut Mahdani bukan berarti merombak petugas ULP. “Mungkin pembinaan ya terhadap personalitinya,” ucapnya. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here