Senin, 18 Februari 2019

WH Ancam Bongkar Hotel Dekat Pantai

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengancam akan membongkar hotel yang berada di dekat pantai atau berjarak hanya 50 meter dari bibir pantai. Langkah tersebut akan diambil setelah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rampung menjadi peraturan daerah (perda).

Untuk memperkuatnya, perda tersebut akan didukung oleh peraturan gubernur (pergub). “Sedang kita bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” ujarnya di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (3/12/2018).

Dia mengatakan, semua pantai merupakan hak publik, sehingga tidak boleh dikuasai oleh seseorang. “Namanya pantai punya publik, bukan milik pribadi. Ya itu kami buat perda pesisirnya, sudah kami bahas. Nanti ada pergub. Saya bongkar kalau sudah ada perdanya, saya bongkar, gubernur yang bongkar, gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan yang deket pantai,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini menuturkan, sebagai hak publik maka dalam area garis sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan. “Kewenangan pemprov, wilayah pesisir itu 0-12 mil, enggak boleh eksklusif (privatisasi). Pembangunan (dari) garis sempadan (harus berjarak) 50 meter pada pantai. Itu nanti kita laksanakan (penertiban). Pantai sebenarnya punya hak publik, yang namanya pantai milik publik, enggak ada yang milik pribadi,” katanya.

Tak bisa semena-mena

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar menyambut baik rencana pemprov yang akan membuat aturan tentang garis sempadan pantai, yang ujungnya nanti melarang bangunan hotel di antara garis sempadan.

Namun, menurut dia, aturan itu baiknya diberlakukan untuk hotel yang baru akan dibangun setelah aturan ini berlaku. Ia mempertanyakan alasan Gubernur Banten yang akan menjadikan aturan ini sebagai dasar membongkar hotel yang sudah lebih dulu dibangun. Sebab, hotel yang sudah berdiri memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Mereka sudah ada sebelum provinsi ini (Banten) ada,” katanya.

Kemudian, kata dia, jika semua hotel yang melanggar garis sempadan dibongkar maka secara otomatis di pantai nantinya akan berkurang hotel-hotel. “Kalau semua dibongkar, berarti engga ada lagi dong. Nah pemerintah siap enggak dananya, engga masalah kalau bongkar dibayar, orang mau pelebaran jalan aja engga bisa semena-mena, harus bayar,” ujarnya.

Ia meminta penjelasan Gubernur Banten apakah yang dibongkar itu hanya hotel atau semua bangunan yang melanggar. Sebab menurutnya ada juga pabrik yang berada di garis sempadan. “Itukan semua garis sempadan juga, pabrik pabrik itu, itu kan semua punya negara juga, pantai laut, jadi pabrik pabrik itu dibongkar. Harus adil dong kalau bikin peraturan, ya bukan yang di hotel, mereka (pabrik) juga harus kena dong,” tuturnya. (SN)*


Sekilas Info

Jelang Pemilu 2019, Santri dan Ulama Banten Doa Bersama untuk Keselamatan Negeri

SERANG, (KB).- Ribuan santri dan ulama yang berhimpun dalam forum silaturahmi Ahli Sunah Waljamaah (Aswaja) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *