Wawasan Kebangsaan

Ketua Umum MUI Banten Dr. H.A. M. Romly

Dr. H. AM Romly

Wacana pendirian bangsa yang pernah dikembangkan oleh para bapak pendiri bangsa mempunyai makna sejarah yang penting. Disebut demikain karena cita-cita politik bangsa yang mereka rumuskan bisa dikatakan sebagai realistik yang memungkinkan bangsa Indonesia berkembang dan bersatu dalam beragam budaya, agama, suku, bahasa, adat, dan sebagainya.

Di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada potensi disintegrasi dan pudarnya nilai-nilai pemersatu nasional, apa yang pernah dirumuskan oleh para bapak pendiri bangsa itu bisa menjadi “titik masuk” bagi upaya konsolidasi demokrasi pascaotoritarianisme dan sekaligus mencegah disintegrasi yang hanya akan mengorbankan rakyat di lapis bawah.

Indonesia berada pada posisi silang ditinjau dari segi demografis, ideologis, politik, ekonomi dan budaya. Secara demografis, Indonesia berada di persimpangan antara negara yang berpenduduk padat (RRC) dengan negara yang berpenduduk tipis. Secara ideologis, Indonesia berada di persimpangan dua ideologi konfusianisme-sosialis (RRC) dan liberalisme.

Secara politis, Indonesia berada di antara dua persimpangan sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi sosialisme. Secara ekonomi, Indonesia berada di antara dua sistem, yaitu ekonomi liberal dan komunis. Secara budaya, Indonesia berada antara konfisianisme timur dan modernisme barat.

Karena posisi silang Indonesia yang demikian baik, maka mudah untuk mengundang datangnya bahaya/ancaman dari luar. Posisi silang hanya memberikan dua kemungkinan bagi kita sebagai negara yang berdaulat. Pertama, diri kita sendiri secara terus menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan kita, dengan setiap kali menyandarkan dan menggantungkan diri kita kepada kekuatan/pengaruh terbesar tersebut.

Kedua, atau kita ikut serta mengatur dan mempengaruhi geo internsional karena kedaulatan kita diakui setara dengan negara-negara lain yang ikut berkompetisi dalam percaturan global. Tentu pilihan kedua adalah pilihan terbaik yang kita cita-citakan.
Wawasan kebangsaan yang hendak kita bangun harus diselaraskan dengan perspektif geopolitik seperti telah diuraikan di atas. Perspektif geopolitik harus menjadi dasar bagi pengembangan wawasan kebangsaan.

Dua arah

Dalam konteks penyadaran politik yang berwawasan nasional dan wawasan internasional, wawasan kebangsaan yang hendak dibangun harus bersifat dua arah. Pertama, inward looking (pandangan ke dalam). Kemampuan melihat jatidiri, potensi, nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun yang membedakan dengan bangsa lain. Kedua, outward looking (pandangan ke luar). Kemampuan melihat wacana luar dan menggalinya untuk kepentingan bangsa tanpa harus meninggalkan jati diri bangsa.

Hal utama dalam kerangka pembinaan wawasan kebangsaan ini adalah tingginya kesadaran akan pentingnya semangat kebersamaan sebagai bangsa. Karena tegaknya sebuah bangsa selalu didukung oleh nilai-nilai atau ikatan bersama yang mempersatukan warga bangsa dalam ikatan moral yang kuat, sehingga suatu bangsa bisa bersatu di dalam kemajemukannya dan bergerak bersama di atas kesadaran dan potensi kemajemukan itu.

Hak dan kewajiban warga negara harus diperankan secara seimbang. Kebebasan yang dimiliki sebagai warga negara harus tetap mengacu kepada bingkai ideologi dan politik negara sebagaimana tercantum dalam dasar negara (konstitusi), semboyan dan cita-cita nasional.

Dalam rangka kebangsaan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia (WNI) telah diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 26 UUD 1945 yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian WNI ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 2006.

Kemudian dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sinilah hak dan kewajiban warga negara diperankan. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 meskipun pengaturan tentang hak lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasarkan kepada persaudaraan, penegakan ideologi, konstitusi dan politik negara. Peran hak dan kewajiban di luar itu akan merusak wawasan kebangsaan dan akan meruntuhkan negara. Kesadaran ini harus terus dipupuk agar WNI dari zaman ke zaman mampu menjadi ahli waris para bapak pendiri bangsa yang dapat dipercaya dan diandalkan. (Penulis, Ketua Umum MUI/FKUB Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here