Rabu, 26 September 2018

Warga Terdampak Jalan Rusak Bisa Gugat Pemerintah

KELUHAN masyarakat terkait masih banyaknya jalan rusak yang ada di beberapa titik di Kota Serang menjadi pusat perhatian. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten menyatakan, warga yang terkena dampak jalan rusak dapat menggugat dan menuntut pemerintah.

Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Ari Setiawan menjelaskan, kinerja pemkot dalam perbaikan infrastruktur memang masih jadi PR (pekerjaan rumah) yang besar. Masyarakat belum begitu menikmati infrastruktur jalan yang memadai, nyaman, dan aman untuk mereka gunakan.

”Masyarakat banyak melihat jalan yang baru dibangun, namun tidak bertahan lama sudah hancur kembali. Padahal, setiap infrastruktur itu memiliki standar ketahanan,” katanya kepada Kabar Banten, Jumat (9/2/2018).

Hal tersebut, menurut dia, menimbulkan prasangka di masyarakat, bahwa pengerjaan jalan tidak dilakukan dengan baik atau jauh dari kualitas yang diharapkan. Sebagai masyarakat pengguna jalan juga dapat mengadukan kepada Ombudsman jika dirugikan akibat jalan rusak.

Bahkan, secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat bisa melakukan gugatan kepada penyelenggara.
Kemudian kedua, dalam hal mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Ketiga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

”Keempat, penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta,” tuturnya.

Ia berharap, Pemkot Serang melalui Dinas PUPR Kota Serang, agar menyusun grand strategi perbaikan infrastruktur jalan yang integratif, responsif, dan berkelanjutan. ”Hal tersebut perlu dilakukan jika tidak mau menghadapi gugatan dari masyarakat,” ucapnya. (TM)***


Sekilas Info

Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Banten, Tiga Daerah Paling Rawan 

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Dari hasil penelitian Bawaslu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *