Warga tak Tahu Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping banyak yang tak tahu manfaat atau kegunaan KKS. Bahkan, ada warga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan sejak mendapatkan kartu tersebut.

“Iya, saya didatangi warga penerima KKS. Mereka mengaku bingung apa manfaat dan kegunaan kartu, karena mereka baru tahu KKS baru-baru ini,” kata Ketua Rukun Warga (RW) 03, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Deden Suhendri, Ahad (24/3/2019).

Ia mengatakan, selain tak tahu manfaatnya, warga penerima KKS juga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial apapun. Padahal, dalam kartu KKS tertera masa berlaku dari 2014-2019. Artinya, sejak menerima kartu itu selama empat tahun kartu itu hanya jadi pajangan saja.

“Untuk memastikan manfaat dan kegunaannya, saya selaku RW mencoba menanyakan ke kantor desa dan kecamatan. Sayangnya, pihak desa maupun kecamatan juga belum bisa memberikan penjelasan mengenai manfaat dari kartu itu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak Eka Dharmana Putra menjelaskan, manfaat KKS yaitu untuk mendapatkan bantuan sosial, di antaranya Beras sejahtera (Rastra) BPJS, PBI dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bantuan apa aja yang belum dapat, segera saja usulkan ke pendamping dan TKSK setempat. Untuk lebih jelasnya tanya ke pendamping setempat,” ucapnya.

Sekadar diketahui, selain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat miskin, Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tadinya dikenal sebagai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan.

Tingkatkan pengawasan

Terpisah, Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibu Jarta menegaskan, perlu pengawasan serius yang melibatkan semua pihak terkait hal tersebut. Semua aparatur turut serta melakukan pengawasan agar manfaat KKS benar-benar dirasakan manfaatnya. “Intinya harus ada pengawasan yang benar, termasuk sosialisasi,” tuturnya singkat.

Anggota DPRD Lebak Dian Wahyudin mengatakan, perlu evaluasi terkait hal tersebut. Menurutnya, hal semacam ini menunjukkan bukti adanya kekacauan ketidaksesuaian data penerima, sama seperti data penerima rastra ataupun BPJS kartu sehat.

“Sebaiknya, ke depan selain basis data BPJS juga ada kroscek dari aparat desa dan instansi terkait, agar hal ini tidak terjadi kembali,” katanya. (DH/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here