Warga Nantikan Kepastian Pembayaran Lahan Tol Serang-Panimbang

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga di Kecamatan Cikulur dan Cileles yang lahannya terkena imbas pembangunan jalan tol Serang-Panimbang, mempertanyakan kepastian waktu pembayaran lahan mereka yang telah dipetakan masuk dalam program pembangunan jalan tol tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, melalui tim apraisal sudah selesai melakukan pengukuran, validasi data, penilaian harga, termasuk musyawarah, pada proses pembebasan lahan jalan tol Serang-Panimbang di empat kecamatan di Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Cibadak, Cikulur, Cileles dan Kecamatan Banjarsari.

Salah seorang warga pemilik lahan di Blok Muncangkopong, Kecamatan Cikulur, Mahpudin menyatakan, lahan miliknya menjadi bagian dari ratusan hektare lahan yang sudah diplot atau terpetakan dalam pembebasan jalan tol. ”Lahan saya serta lahan sejumlah warga lainnya sudah diplot untuk jalan tol. Namun hingga kini belum ada kepastian soal pembayaran ganti rugi dari perusahaan yang membidangi pembayaran ganti rugi lahan,” kata Mahpudin kepada Kabar Banten, Ahad (11/11/2018).

Menurut Mahpudin, ketidakpastian waktu pembayaran ganti rugi lahan itu membuatnya serta warga lainnya mulai resah. Mengingat sejak diplot sebagai jalan tol, lahan itu sudah dibiarkan. “Pemilik lahan di kecamatan lain seperti Cibadak, mereka sudah mendapatkan ganti rugi lahan, bahkan pembangunan gerbang tolnya sudah dilaksanakan. Nah kami ingin kepastian kapan pembayaran ganti rugi lahan di Cikulur direalisasikan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Nurman, warga Desa Muaradua Kecamatan Cikulur. Menurutnya, keresahan warga Cikulur yang lahannya terkena imbas atau pembebasan untuk proyek jalan tol, kini semakin menjadi karena warga yang lahannya sudah diplot terkena pembebasan untuk tol belum mempeoleh kepastian.

“Jelas kami resah dan bingung, mau kita garap takut pembayarannya jadi, tapi kalau kita biarkan, lahannya sangat mubazir. Kalau memang mau diganti rugi ya segera. Dan kalau tidak, ya segera pihak terkait untuk memberikan pemberitahuan lebih lanjut kepada kami agar lahan kami tidak terbengkalai begitu saja,” kata Nurman.

Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Teguh Eko Saputro menyatakan, dukungan warga pada pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sangatlah wajar karena proyek besar itu secara langsung dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta dapat membebaskan Kabupaten Lebak sebagai daerah tertinggal.

”Selama ini masyarakat sudah sangat kooperatif terbukti dari pembebasan lahan untuk wilayah Kabupaten Lebak berjalan lancar dan tak ada penolakan. Terkait pembayaran ganti rugi kami kira hanya tinggal menunggu waktu. Namun memang harus ada penjelasan tentang kepastian waktunya agar masyarakat tenang,” ucap Teguh.

Menurut dia, dengan adanya kepastian pembangunan Serang-Panimbang, Pemerintah Kabupaten Lebak akan melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

”Perubahan RTRW itu untuk mendukung pembangunan nasional. Kemungkinan perubahan perda tersebut dilakukan tahun 2019 karena saat ini masih pengkajian dan penyusunan. Kami optimistis perubahan perda bisa direalisasikan guna mendukung pembangunan jalan tol itu,” tuturnya.

Diketahui, pembangunan proyek jalan tol Panimbang Serang (Panser), berimbas pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, seperti Kecamatan Cibadak, Warunggunung, Cikulur dan Cileles. Namun hingga kini, baru pemilik lahan Kecamatan Cibadak yang mendapatkan ganti rugi dari pihak tol. (Lugay/TS)*

2 KOMENTAR

  1. Untuk tanah yg belum d bayar ganti untung gimana kelanjutanya ?? kapan bisa di terima oleh pemilik tanah ,,
    Sampai saat ini belom ada pemberitahuan apa2 ???

  2. Kami warga mekarjaya kec panimbang menanti pembayaran lahan tol yg Tak kunjung datang yg datang kabar burung terus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here