Warga Kota Serang Keluhkan Pelayanan KTP-El

SERANG, (KB).- Warga Kota Serang mengeluhkan pelayanan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut terungkap dari laporan beberapa warga yang mengeluhkan hal tersebut, melalui media sosial yang ditujukan langsung kepada Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin.

Dalam unggahannya, dia mengutarakan kekecewaan terhadap pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Ia menduga ada oknum yang bermain untuk mengambil keuntungan. “Kenapa ya kami masyarakat buat KTP-el belum beres-beres, dengan alasan blangko kosong enggak dikirim-kirim dari pusat,” katanya, Sabtu (2/11/2019).

Namun, jika dia membayar sebesar Rp 150.000 sampai Rp 200.000, maka KTP-el tersebut bisa dibuatkan langsung melalui pegawai kelurahan. Tentu hal tersebut, membuat dia kecewa dan kesal. “Kami sebagai warga Kota Serang sangat kecewa dengan layanan tersebut. Padahal, seharusnya pelayanan ini diberikan secara gratis,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan warga Kota Serang lainnya Sudrajat. Juli lalu, dia membuat KTP-el, namun hingga awal November belum selesai. Bahkan, dia menuturkan, seseorang menawarkan secara terang-terangan untuk membuatkan KTP-el secara cepat dengan biaya sebesar Rp 150.000.

“Sudah hampir empat bulan KTP-el saya belum jadi. Katanya blangko habis dan saja dijanjikan satu bulan selesai. Terus saya balik ke sini (Disdukcapil) masih belum beres juga, nah ini udah kesekian kalinya saya dijanjiin, dan katanya pertengahan November baru selesai. Tadi juga ada yang nawarin Rp 150.000 dua hari selesai,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Disdukcapil. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya percaloan atau pungli di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang khususnya di Disdukcapil.

“Kalau sidak resmi sudah sering kami lakukan di dinas-dinas yang ada di Pemkot Serang. Termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga Disdukcapil. Tapi, kalau masih ada (pungli), dalam waktu dekat ini akan sidak lagi,” tuturnya.

Dengan tegas, pihaknya akan melakukan pencopotan jabatan apabila praktik pungli tersebut, dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Namun, jika hal tersebut dilakukan oleh pegawai honorer akan diberhentikan. “Itu sanksi yang paling berat. Semuanya ada risiko, apapun langkah yang dilakukan apalagi sampai menjadi calo, maka kami akan tindak tegas,” katanya.

Jika hal tersebut benar adanya, tutur dia, tentu akan berpengaruh pada indeks pelayanan publik. Maka dari itu, dia berharap, agar isu tersebut tidak benar dan pelayanan dapat berikan kepada masyarakat Kota Serang secara adil.

“Saat ini memang sedang ada kendala dalam penyediaan blangko untuk pembuatan KTP-el, makanya ini akan kami kembangkan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here