Selasa, 21 Agustus 2018
Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Imam Nashiruddin.

Warga Khawatir Registrasi Kartu Seluler, Kemkominfo Jamin Keamanan Data Pribadi

JAKARTA, (KB).- Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramli mengatakan, tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan data NIK dan Nomor KK yang diberikan dalam registrasi kartu seluler tersebut. “Prinsipnya operator tidak menarik data dari dukcapil. Mereka hanya memvalidasi jangan khawatir,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/11/2017), saat menjawab pertanyaan wartawan terhadap sejumlah kekhawatiran adanya kebocoran data terkait masalah tersebut.

Ia menambahkan, operator dan gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 270001 dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.   Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, seluruh operator sesuai dengan ketentuan diwajibkan mengikuti ISO 270001 tentang standar keamanan informasi. “Kita sebagai operator diwajibkan mengikuti ISO 270001 yaitu standardisasi mengenai manajemen information bagaimana keamanan itu harus dilakukan,” katanya.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Imam Nashiruddin mengatakan, pemberian NIK dan nomor KK untuk memastikan bahwa pemilik nomor kartu seluler benar dan valid, sehingga tidak perlu khawatir.  “Yang dilakukan adalah mencocokkan nomor NIK dan KK, ini mirip username dan password, kalau itu match (cocok) berarti datanya benar, hanya itu. Jadi operator nggak akan dapat informasi, operator hanya mendapatkan jawaban dari dukcapil adalah benar bahwa pelanggan ini, data yang diberikan dukcapil itu data seperti yang di KTP, data publish,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk registrasi kartu seluler tidak memerlukan nama ibu kandung. Hal itu telah dituangkan dengan Peraturan Menkominfo No. 21 Tahun 2017 yang merupakan perubahan kedua dari Permen 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Ia menceritakan, memang dalam peraturan menteri sebelumnya sempat muncul opsi nama ibu kandung sebagai salah satu informasi karena nomor KK dinilai susah dan banyak yang mengeluhkan, sehingga ada dua pilihan.

Tetapi dalam perkembangannya, banyak masukan dari masyarakat, ibu kandung itu sensitif karena bisa disalahgunakan. “Maka ada Peraturan Menteri yang baru, perubahan kedua atas Peraturan Menteri tentang registrasi itu yang menghilangkan ibu kandung, kita langsung update semuanya hilang. Kalau dalam perjalanannya ada yang minta ibu kandung kasih tahu kita, karena per tadi siang itu kita cek semuanya tidak ada yang minta ibu kandung,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza mengatakan, registrasi kartu seluler dengan validasi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) secara resmi mulai pada Selasa, 31 Oktober 2017. Menurut dia, registrasi kartu seluler yang divalidasi NIK dan KK telah dilaksanakan sejak 11 Oktober 2017. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengagendakan periode registrasi kartu seluler dari 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018.

Resah

Sementara itu, akhir-akhir ini broadcast yang menyangkutpautkan registrasi kartu dengan kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) dan kejahatan perbankan berseliweran dalam aplikasi WhatsApp. Dalam pesan tersebut juga muncul ajakan tidak melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar. Akibatnya, warga yang selama ini telah melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar merasa resah, seperti yang dirasakan Devi, warga Kota Serang ini mengaku resah dengan pesan tersebut. “Saya mikir pesan ini benar apa engga,” tuturnya saat dihubungi kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, pesan menyangkutpautkan registrasi ulang kartu SIM prabayar menggunakan NIK dan nomor KK dengan kepentingan Pilpres dan kejahatan perbankan. “Saya jadi panik, khawatir data saya yang diregistrasikan lewat SIM benar-benar digunakan untuk kejahatan,” katanya. Santa, warga Kabupaten Lebak mengatakan, pesan diterima belum lama ini. Yang membuat bingung dalam pesan juga disebutkan bahwa informasi keharusan registrasi ulang kartu SIM prabayar adalah hoax. “Ada juga pesannya bahwa keharusan daftar ulang itu hoax,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Kominfo pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Banten, Yudo S menegaskan, registrasi ulang kartu prabayar merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Informasi tersebut bukan hoax,” katanya. Ditegaskan, registrasi ulang tersebut untuk pendataan e-penduduk dan guna tujuan taat hukum. “Tidak benar kalau data tersebut akan disalahgunakan,” tuturnya. (RI/Ant)***


Sekilas Info

Kapolri Lantik Kapolda Banten

JAKARTA, (KB).- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, melantik enam kapolda, Senin (20/8/2018. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *