Rabu, 26 September 2018
Zaenal Abidin, Anggota DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan III.*

Warga Keluhkan Kondisi Gedung Madrasah

SERANG, (KB).- Warga di sejumlah desa di Kabupaten Serang mengeluhkan kondisi bangunan gedung madrasah diniyah yang rusak dan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Hal Tersebut terungkap dalam reses anggota DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan III, Zaenal Abidin yang berlangsung sejak awal pekan ini.

Ia mengatakan, telah melaksanakan reses di empat desa, yaitu di Desa Pamarayan, Desa Seuat Petir, Padasuka Petir dan Desa Bojong Catang. Di empat desa tersebut, muncul aspirasi dan keluhan terkait kondisi madrasah yang sudah kurang representatif. Kondisi riil madrasah diniyah baik gedungnya atau sarana prasarananya memang sudah tidak memadai.

“Kalau misalkan ditinjau langsung itu gak ada madrasah diniyah yang representatif, apalagi yang dikelola masyarakat kan biasanya dindingnya sudah rusak. Sudah kurang memadai lah,” katanya.
Keluhan dan aspirasi terkait madrasah, ujar dia, hampir di setiap desa muncul, karena rata-rata madrasah diniyah tidak dimiliki pemerintah atau pemerintahan desa, tetapi rata-rata dimiliki masyarakat.

“Jadi, masyarakat minta bantuan ke pemerintah, kalau kami secara pribadi membantu mungkin mampunya gak seberapa paling beberapa sak semen, jadi kalau misalkan pengen bagus itu harus ada uluran tangan dari pemerintah kabupaten,” ucapnya.
Selain kondisi gedung, tutur dia, dala reses tersebut muncul juga aspirasi terkait insentif guru madrasah. “Jadi, kalau hanya mengandalkan dari iuran masyarakat, saja gak memadai,” katanya.

Oleh karena itu, ujar dia, di perubahan perda tentang madrasah, pihaknya akan menekankan terkait bantuan untuk bangunan dari pemkab. “Jadi, nanti pemkab bisa bisa bantu untuk sarana dan prasarana juga, kalau sekarang kan tidak, karena itu ada di kewenangan Kemenag. Kemudian, terkait insentif gurunya juga bisa ditambah, itu seperti guru ngaji kami juga ngasih insentif kan, makanya guru madrasah juga harus diberi insentif, tapi yang terdaftar di Kemenag,” ucapnya.

Meski kewenangan madrasah diniyah ada di Kemenag, tutur dia, tetapi pemda tetap bisa membantu seperti hibah, karena Kemenag tidak mungkin membangun. Sehingga, nanti di perda baru salah satu penekanannya terkait bantuan. “Kalau bantuan untuk insentif itu ditujukan ke Dinas Pendidikan saja jangan di Kesra, karena ini kan pendidikan, seperti untuk guru ngaji juga kami titipkan saja di Dinas Pendidikan, untuk guru madrasahnya kami titipkan saja insentif penambahannya di Disdik juga,” katanya.

Selain aspirasi tersebut, ujar dia, banyak juga aspirasi terkait jalan poros desa hampir semua mengajukan jalan poros desa. “Kalau menghubungkan dua desa dan kecamatan dinaikkan saja statusnya jadi jalan kabupaten, tapi pengerjaannya tidak seperti beton jalan kabupaten yang biasa dilalui truk. “Aspirasi jalan kabupaten juga muncul, tapi kan itu ada program setahun 100 kilo, meskipun memang belum memuaskan masyarakat,” ucapnya. (YY)***


Sekilas Info

Peringatan HUT ke-18, Pemprov Banten Siapkan Pesta Rakyat

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *