Warga Ibu Kota Keluhkan Rentenir

SERANG, (KB).- Warga Kaloran, Kecamatan Serang, Kota Serang meminta DPRD Banten memfasilitasi pendirian koperasi di lingkungannya untuk akses permodalan wirausaha. Sebab, selama ini akses permodalan masih dianggap terbatas. Sehingga warga setempat banyak yang meminjam ke rentenir dengan bunga yang cukup tinggi.

Demikian terungkap dalam reses masa sidang ke satu tahun sidang 2019-2010 Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Gerindra Encop Sopia di RT 02, Kaloran, Kecamatan Serang, Kota Serang, Rabu (27/11/2019).

Warga setempat Enong menuturkan, di wilayah tempat tinggalnya banyak para suami yang hidup menganggur. Untuk bertahan hidup sebagian para istri berwirausaha di sekolah maupun di rumah masing-masing.

Modal untuk berusaha hasil meminjam dari rentenir. Masalahnya uang pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga yang cukup tinggi. Sehingga usaha tak berkembang dan hasilnya hanya habis menutup utang.

“Saya sedih karena dengar setiap butuh modal pinjamnya bunganya berlipat ganda,” katanya.

Atas kondisi tersebut ia meminta Encop Sopia memfasilitasi pembuatan koperasi simpan pinjam. Sehingga masyarakat yang mau berwirausaha tak terbebani dengan pengembalian bunga yang cukup tinggi. “Yang punya suami, suaminya tidak bekerja mereka berdagang di sekolah atau dirumah. Itu aspirasi yang ada dibenak saya,” katanya.

Berbeda dengan Enong, Ketua RT 02 setempat Saepudin mengeluhkan, pembuatan KTP elektronik yang selama ini selalu terkendala kehabisan blanko. “Blankonya banyak yang kehabisan,” katanya.

Anggota DPRD Banten Encop Sopia menuturkan, ada beberapa aspirasi yang ia terima dari masyarakat yang hadir dapat reses. Pertama terkait pelayanan pembuatan KTP elektronik. “Banyak sekali yang kehabisan blanko tetapi kalau pake jalan belakang blankonya ada,” katanya.

Kedua terkait adanya sekolah yang masih memungut bayaran. Padahal sekolah sudah dilarang mengambil pungutan. Sebab, pemerintah sudah memberikan Bos dan Bosda.

“Kalau memungut mungkin harus dikasih pengertian jangan terlalu banyak. Karena memang boleh ada partisipasi masyarakat tapi tidak boleh memungut,” katanya.

Ketiga terkait akses peminjaman modal usaha yang selama dianggap terbatas. Masyarakat akhirnya bergantung kepada rentenir dengan bung peminjaman yang cukup tinggi.

“Modal usaha jadi sebagian besar di lingkungan ini adalah pedagang kecil. Banyak yang dagang tradisional saya kira memang harus ada support, mulai dari manajemen berdagang dan pemasaran. Kemudian permodalan itu harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan dinas terkait peduli dengan ini,” katanya.

Seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan dinas terkait. Ia berharap dinas terkait dapat merespon keinginan masyarakat.

“KTP ini saya akan ngobrol dengan dinas terkait, kebetulan saya komisi I kita akan obrolkan persoalan ini. Harus kita tindaklunjuti secara serius salah satunya mungkin apakah kita diskusi di komisi atau kita sidak,” katanya.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here