Warga Grogol Didera Isu Pengangguran, Kekeringan Hingga Polusi Industri

Suasana Reses Masa Persidangan Ke-I Anggota Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana, di markas tim pemenangan Dede Rohana, Kecamatan Cibeber, Jumat (22/11/2019).*

CILEGON, (KB).- Persoalan sosial masyarakat di Kecamatan Grogol Kota Cilegon ternyata cukup kompleks. Mulai dari isu pengangguran, kekeringan, penghasilan guru honorer yang menyedihkan, hingga polusi udara dari industri kimia yang membuat pemukiman warga tidak lagi layak untuk dihuni.

Berbagai hal tersebut menjadi curhatan warga Kecamatan Grogol saat menghadiri Reses Masa Persidangan Ke-I Anggota DPRD Banten dari Fraksi PAN Dede Rohana Putera, di markas tim pemenangan, Kecamatan Cibeber, Jumat (22/11/2019).

Ali Sobri, salah satu warga mengatakan, persoalan pengangguran merupakan hal paling miris untuk disikapi warga Cilegon, khususnya Grogol.

“Kota Cilegon itu kota industri, tapi tingkat penganggurannya berada di urutan ke dua se-Banten. Gara-gara sulit mendapatkan pekerjaan, teman saya sampai tidak bisa menikahi jodohnya,” katanya.

Ali Sobri pun menuturkan, pelayanan serta fasilitas kesehatan di Kota Cilegon juga masih perlu dibenahi. Ia pun mengeluhkan ketimpangan pelayanan kesehatan antara pasien elit dan pasien BPJS kelas III.

“Saya pernah bawa nenek berobat di Cilegon. Entah karena fasilitas kesehatan di Cilegon memang kurang, atau karena saya pakai BPJS kelas III. Nenek saya tidak dilayani dengan baik” ujarnya.

Ali pun menyoal penanganan bencana kekeringan di wilayah perbukitan Kecamatan Grogol yang tidak kunjung selesai. Permasalahan ini selalu timbul setiap tahun, namun pemerintah menurut Ali tidak pernah bisa menemukan solusi terbaik.

“Warga di area perbukitan, setiap musim kemarau pasti mengalami kekeringan. Ini solusinya seperti apa, mohon pencerahan,” tuturnya.

Anjrah Mulyana, warga Grogol yang berprofesi sebagai guru honorer, mengeluhkan tidak diberlakukannya program Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) di wilayah Banten, khususnya Cilegon. Akibatnya, nasib guru honorer terus menerus terpuruk.

“Padalah itu adalah program pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi di Banten, program itu tidak diberlakukan. Alasannya pasti karena tidak ada anggaran. Tapi honor kami selaku guru honorer itu per bulannya rata-rata Rp250 ribu. Mohon pikirkan nasib kami,” ucapnya.

Sementara Fathan, warga lain, mengeluhkan polusi udara dari area pabrik kimia milik PT Dover Chemical Indonesia. Fathan mengatakan jika bau menyengat yang terus menerus keluar membuat pemukiman warga di sekitar pabrik tidak lagi layak huni.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana mengatakan, aspirasi-aspirasi warga akan dicatat dan dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat Pemprov Banten.

“Kami akan catat untuk dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD Banten. Kemudian akan disinkronkan dengan TAPD juga program-program Pemprov Banten di 2020 dan 2021,” ujarnya.

Terkait isu pengangguran, dirinya akan mengangkat isu tersebut di acara Industri Gathering pada Selasa (26/11/2019). Pihaknya akan berusaha merumuskan solusi menyikapi berbagai persoalan, sehingga industri tumbuh secara positif demi pengentasan tingkat pengangguran.

“Apa persoalannya, bagaimana agar industri tetap tumbuh secara positif. Lalu adakah regulasi yang menyulitkan mereka, ini yang akan kami carikan solusinya nanti,” tuturnya.

Terkait persoalan PT Dover Chemical Industri, Dede akan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Banten. Ia ingin memeriksa apakah perusahaan tersebut telah beroperasi sesuai Amdal.

“Saya ingin lihat apakah memang ada Amdalnya. Kalau ternyata ada, saya akan cek ke lapangan apakah operasional mereka sesuai Amdal. Karena sekarang ini warga terkena dampak polusi udara, seharusnya itu tidak terjadi,” ucapnya.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here