Kamis, 24 Mei 2018

Warga Desa Pasireurih Demo Pilkades

PANDEGLANG,(KB).- Ratusan orang, warga asal Desa Pasireurih Kecamatan Cipeucang, menggelar demo di depan  Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Rabu (15/11/2017) sekitar pukul 11.00. Kedatangan warga tersebut mengecam dan menolak hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang digelar 5 November 2017 , di wilayahnya. Sebab, penyelenggaraan Pilkades Pasir eurih sarat kecurangan dan banyak dugaan pelanggaran dilakukan pihak panitia.

Salah seorang perwakilan massa, Adang Suherman mengatakan, pesta demokrasi yang digelar ditingkat desa dianggap sudah gagal. Sebab, proses Pilkades serentak diduga diwarnai kecurangan  panitia terkesan memuluskan kemenangan salah satu calon kepala desa. “Pesta demokrasi pilkades telah gagal, dan  kami melihat telah terjadi kecurangan oleh panitia secara sistematis dan terstruktur mulai dari pembagian undangan pemilih, penetapan DPT, sampai dengan pemungutan suara,” katanya.

‎Selain itu, pihaknya menduga panitia tidak menggunakan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang sudah disahkan.Bahkan dalam surat undangan tidak dibubuhi stempel panitia. Pihaknya juga menemukan ada warga yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. “Kami menduga panitia tidak menggunakan DPT yang sudah disahkan, dan berdasarkan pantauan kami dilokasi banyak pemilih gelap dan siluman bukan Warga Pasireurih. Hal itu bisa terjadi karena ada dugaan panitia mendukung salah satu calon,” ucapnya.

‎Pihaknya mendesak agar DPMPD menggelar pemilihan ulang. Apabila aspirasi warga  tidak diakomodasi , maka kami minta oknum panitia Pilkades Pasireurih yang diduga tidak netral harus diproses hukum, karena telah mencederai demokrasi. “Kalau memang tidak bisa dilakukan pemilihan ulang, tolong oknum panitianya diproses hukum,”  tuturnya.

Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Pandeglang, Atang Suhana mengatakan,  gugatan Warga Pasireurih mayoritas permasalahnnya mengarah ke pidana. Oleh karena itu, DPMPD menyerahkan permasalahan itu kepada kepolisian. “Jika mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pilkades, hasil pemilihan kemarin tidak menggagalkan terhadap hasil perolehan suara, kecuali berdasarkan keputusan pengadilan yang inkrah,” kata Atang.

Menurutnya, proses Pilkades bukan pemilihan ulang , tapi pemilihan kembali atau proses PAW terlebih dahulu. Jika proses itu sudah ditempuh, baru dilakukan pemilihan kembali. Sedangkan, jika belum ada penetapan pengadilan, maka proses tahapan Pilkades tetap berlanjut. “Kalau di Perbup itu tidak ada yang namanya pembatalan atau pemilihan ulang.  Yang boleh membatalkan itu hasil dari pengadilan,” katanya.

Untuk itu, Atang menyarankan, agar masa melayangkan gugatan ke pengadilan negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, jika ada dugaan keranah pidana bisa dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Jika permohonan dari dua lembaga tersebut dikabulkan, maka hasil Pilkades di Desa Pasireurih bisa dibatalkan. “Tuntutan warga yang meminta Pilkades ulang tidak akan menggangu proses tahapan Pilkades sebelum ada keputusan dari pengadilan yang mengikat,” ucapnya.(IF)***


Sekilas Info

Ramadan, Persediaan Darah Menipis

PANDEGLANG, (KB).- Memasuki bulan Ramadan pasokan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *