Warga Butuh Sentuhan Pembangunan

Anggota DPRD Provinsi Banten, Hj, Ida Ating melakukan kegiatan reses di Karoeng, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (23/11/2019).*

‎PANDEGLANG, (KB).- Anggota DPRD Provinsi Banten, Hj. Ida Ating menggelar agenda reses atau jaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang.

Dari tiga wilayah yang disinggahinya, masih terdapat aspirasi masyarakat yang membutuhkan sentuhan pembangunan seperti program rumah tidak layak huni (RTLH), infrastrukrur kelas jalan kabupaten dan sarana pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD.

“Hingga hari kedua reses ini saya mencatat beberapa aspirasi di wilayah Menes, Patia dan Pagelaran. Tampaknya di sana warga sangat membutuhkan pembangunan jalan, karena sebagian jalan yang ada kondisinya masih rusak,” kata anggota Komisi DPRD Provinsi Banten, Hj, Ida Ating kepada Kabar Banten seusai reses di Karoeng, Kecamatan Pagelaran, Sabtu (23/11/2019).

Dalam reses tersebut, lanjut Ida, warga tidak saja menginginkan pembangunan jalan, namun program RTLH minta ada peningkatan jumlah kuota untuk Pandeglang. Sebab, saat ini masih banyak rumah kumuh warga yang berada di wilayah Pandeglang selatan.

“Saya harap pemerintah bisa mengusulkan nama-nama warga yang kondisi rumahnya tidak layak huni ke pemerintah provinsi maupun pusat. Tidak saja program RTLH, warga berharap ada perhatian pemerintah untuk membantu fasilitas pendidikan PAUD. Sebab, masih ada PAUD yang melaksanakan proses belajar mengajar di bangunan milik desa,” ujarnya.

Soal aspirasi infrastruktur, lanjut Ida, masih ada jalan dekat pusat pemerintah  ‎yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer kondisinya rusak parah. Seperti jalan Samaboa yang menghubungkan ke jalan Majasari dan Saruni.

“Iya, kasihan warga karena sudah bertahun-tahun kondisi jalan Samaboa ini rusak. Padahal jalan ini juga sebagai akses jalan dekat menuju jalan raya Pandeglang,” ujar Ida.

Menurut dia, catatan hasil reses ini akan dijadikan bahan untuk dibahas di DPRD Banten. Meski demikian, pemerintah daerah juga harus mendengar aspirasi masyarakat soal pembangunan. Paling tidak pemerintah dapat mengalokasikan perbaikan jalan menjadi skala prioritas pada APBD kabupaten Pandeglang. (EM)*


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here