Wali Kota Tangerang Stop Layanan Publik di Tanah Kemenkumham

TANGERANG, (KB).- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menghentikan pelayanan publik untuk bangunan yang berdiri di atas tanah milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kota Tangerang. Pemberhentian layanan publik itu tertulis dalam surat nota keberatan Arief atas pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dalam surat nota keberatan yang ditandangani Arief pada Rabu (10/7/2019) itu, Pemerintah Kota Tangerang tidak akan bertanggung jawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase, dan perbaikan jalan serta penerangan jalan. Hal itu akan diberlakukan pada Senin (15/7/2019), di atas aset milik Kemenkumham seperti di Komplek Kehakiman dan Komplek Pengayoman, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

“Karena memang bukan menjadi tanggung jawab kami sebelum adanya serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU),” tulis Arief dalam surat yang dilihat Kabar Banten pada Kamis (11/7/2019).

Padahal sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang telah memberikan layanan publik itu kepada masyarakat yang bermukim di atas tanah milik Kemenkumham sama halnya dengan masyarakat lain.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Kota Tangerang Dedi Suhada saat dikonfirmasi pun mengaku tidak akan memberikan pelayanan sampah. “Ya tentunya DLH akan menindaklanjuti sesuai kebijakan Pak Wali Kota,” katanya, Kamis (11/7/2019).

Sementara terkait sindiran Menkumham Yasonna Laoly, kepada Wali Kota Tangerang mengenai izin lahan gedung kampus, membuat warga Kota Tangerang geram. Bahkan tak sedikit dari mereka menyatakan kekecewaannya yang dirasa tak pantas diucapkan oleh seorang Menteri.

Salah satunya, Junaidi selaku Ketua RW 01, Komplek Kehakiman, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang yang dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap Menkumham.

“Saya sebagai tokoh masyarakat menyatakan statement pak Mentri itu tidak etis. Saya sudah 24 tahun menjadi RW saya mengetahui secara jelas bobroknya lahan Kemenkumham yang tak terurus hingga sekarang sudah dipercantik Pemerintah Kota Tangerang,” ungkap Junaidi.

Kata Junaidi, walaupun secara aturan penyerahan lahan belum terjadi. Tetapi Pemerintah Kota Tangerang membangun sesuatu fasilitas yang sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang peduli kepada masyarakat yang hidup dilahan Kemenkumham. Lahan Kemenkumham dibangun infrastrukturnya, salurannya, aliran listriknya, wisatanya dan lain-lainnya semua untuk kepentingan masyarakat.

“Sebagai seorang Menteri, entah ada masukan-masukan dari bawahannya yang tidak pas, saya tidak mengerti. Maka seharusnya Menteri itu tidak berkoordinasi saja. Tidak usahlah statement kepada wartawan yang seperti itu. Sudah begini, warga yang kena efek buruknya,” jelasnya.

Ia sebagai warga memohon hal seperti ini tak terulang lagi. Junaidi pun meminta klarifikasi kembali kepada hadapan media. “Secara jelas menteri tak pantas berucap seperti itu,” marahnya.

Sementara itu, ia pun sangat merasa dirugikan Kemenkumham setelah menerima surat Walikota yang berisi per 15 Juli, Pemkot tidak akan bertanggung jawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk penerangan jalan diatas lahan Kemenkumham.

“Saya tidak mau ini terjadi terhadap warga saya. Andaikan saja satu hari saja sampah tidak diangkut Pemkot saya tidak terbayang gimana kondisi wilayah pemukiman kami. Pokoknya saya mau Menkumham klarifikasi semua ini jangan diam saja, kita dirugikan,” tegasnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here