Wali Kota Tangerang Didesak Lantik Sekda

TANGERANG, (KB).- Belum lama ini, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terkait Seleksi Jabatan pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang. Surat yang dikeluarkan pada Jumat (22/11/2019) lalu berisikan, agar Wali Kota Tangerang melakukan seleksi ulang terhadap calon Sekda Kota Tangerang.

Surat Gubernur Banten bernomor 078/3978-BKD/2019 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Calon Sekretaris Daerah Kota Tangerang Jumat (22/11/2019). Dalam surat tersebut, disebutkan, bahwa dua calon sekda yang diajukan tidak memenuhi kriteria nilai kompetensi manajerial calon yang ditetapkan. Bahkan, untuk dua orang calon nilainya masih di bawah standar yang dipersyaratkan.

Dalam surat tertanggal 22 November 2019 disebutkan, Pemprov Banten telah menerima surat Wali Kota Tangerang nomor 821/3886/BKPSDM/2019 tanggal 12 November 2019 perihal persetujuan pengangkatan Sekda Kota Tangerang atas nama Drs. H. Tatang Sutisna, MM dan surat nomor 821.2/3956-BKPSDM/2019 perihal persetujuan pengangkatan Sekda Kota Tangerang atas nama Drs. Hermawan, M.Si.

Surat Wali Kota Tangerang tersebut, kemudian dijawab oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang mengulas terkait aturan dalam penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni disebutkan dalam ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur sebagai berikut; ayat (3): Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota dikoordinasikan dengan gubernur.

Penjelasannya adalah, yang dimaksud dengan dikoordinasikan, adalah bupati/wali kota melaporkan 1 orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih kepada gubernur. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, bahwa dalam hal promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, ASN harus memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan evaluasi, nilai kompetensi manajerial 3 calon yang ditetapkan, untuk 2 orang calon nilainya masih di bawah standar yang dipersyaratkan.

“Berdasarkan angka 3, dimaksud, maka Gubernur Banten selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah yang bertugas membina dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah merekomendasikan kepada saudara Wali Kota Tangerang, agar melakukan seleksi ulang secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang untuk mendapatkan 3 calon yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan serta membuka kesempatan yang lebih luas kepada ASN dari instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi rekomendasi surat tersebut.

Terkait hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Tangerang secara tegas mengatakan, Gubernur Banten tidak punya hak atau wewenang untuk mengintervensi pengangkatan Sekda di Kota Tangerang. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi di ruang kerja, Selasa (3/12/2019). ”Apa yang disampaikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, agar Pemkot Tangerang melakukan tes kembali terhadap pemilihan sekda di Kota Tangerang itu salah kaprah,” katanya.

Sebab, ujar dia, Gubernur Banten tidak punya wewenang untuk itu, karena dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan sekda, adalah ranah Pemkot Tangerang melalui proses yang dilakukan oleh panitia seleksi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, tidak disebutkan gubernur mempunyai wewenang untuk menolak ke-3 nama sekda yang diajukan, karena sifatnya hanya sebatas koordinasi. ”Aturannya sudah jelas, gubernur jangan terlalu intervensi soal itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, tutur dia, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah harus segera melantik dan memilih sekda dari hasil yang sudah ditentukan dari pansel. Mengingat keberadaan sekda sangat penting untuk kemajuan pelayanan publik Kota Tangerang. “Kami harap, wali kota segera melantik sekda. Karena, bila pelantikan itu diundur-undur, tentu organisasi Pemkot Tangerang tidak akan berjalan normal,” katanya. Wali Kota Tangerang, imbuh dia, harus segera melantik sekda definitif.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDIP Andri S Permana menyatakan, dalam menjalankan asas dekonsentrasi, gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat tidak ada kewenangan terkait penentuan sekda definitif Kota Tangerang. “Jadi, proses ini jangan berpolemik, karena akan menyandera kepentingan pelayanan publik di Kota Tangerang,” katanya.

Sementara itu, Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Harry Mulya Zein menegaskan, bahwa dalam pencalon Sekda Kota Tangerang definitif, Pemerintah Provinsi Banten (Gubernur Banten) tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur. “Gubernur Banten tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan Wali Kota Tangerang melakukan seleksi ulang,” ujarnya seraya menambahkan, kewenangan gubernur hanya sebatas koordinasi dengan wali kota. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here