Wali Kota Serang Segera Bahas Masalah Parkir

SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin segera membahas permasalahan parkir liar di Kota Serang. Selain itu, pemkot juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten terkait hal tersebut.

“Parkir liar nanti akan kami bahas dengan kadishub. Karena, memang selama ini, di Kota Serang, terutama di pertokoan itu tidak memiliki lahan parkir dan tidak menyiapkan juga tempat parkir untuk sendiri,” katanya, Sabtu (13/4/2019).

Ia menilai, kondisi jalan Kota Serang yang tidak perubahan membuat parkir liar terus menjamur. “Keadaan jalan di Kota Serang dari dulu tidak ada perubahan. Insya Allah ke depan ada perubahan dan pelebaran jalan, sehingga akan tertata,” ujarnya.

Menurut dia, aturan mengenai perparkiran tersebut, sudah diatur dalam undang-undang. Mulai dari lebar jalan, hingga aturan parkir di bahu jalan serta pertokoan.

“Sebenarnya sudah ada. Aturan itu kan bukan hanya dari perda saja, tapi juga di undang-undang sudah ada. Jadi, jalan protokol itu lebarnya diatur sekitar 16 meter, kemudian jalan kampung dan jalan lainnya juga sudah ada aturan,” ucapnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir pada Dishub Kota Serang Ahmad Yani menuturkan, parkir di Kota Serang memang belum mendapatkan solusi dan tarifnya tidak sesuai dengan aturan.

“Tarif parkir itu sebenarnya sudah ditentukan. Tapi, karena kebanyakan di sini parkirnya tidak berizin, jadi semaunya. Tentu saja ini harus dikelola dengan baik, agar tarif parkir sesuai dan parkir kendaraan pun tertata rapi,” tuturnya.

Ia menyampaikan, seharusnya tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000, sedangkan untuk roda empat di tepi jalan umum sebesar Rp 2.000. Kemudian, untuk di tempat rekreasi kendaraan bus sedang sebesar Rp 5.000, untuk bus besar sebesar Rp 7.500.

“Jadi, tarif parkir itu berbeda. Karena beda fisik, beda muatan, dan tarifnya pun berbeda. Kalau dipukul rata seperti saat ini, ya tentu saja tidak adil. Maka dari itu, kami bersama pemerintah dan Dishub Provinsi Banten akan berkoordinasi untuk membahas ini,” katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan, kebijakan penertiban parkir di bahu jalan yang akan dilakukan Dishub Pemprov Banten dinilai akan memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang yang berasal dari retribusi parkir. Hal tersebut, karena hampir 80 persen retribusi parkir yang diperoleh berasal dari ruas jalan kewenangan provinsi dan nasional.

“Kalau Dishub Provinsi ada kegiatan seperti itu, itu haknya. Tapi, dampak buat kami. Otomatis jalan provinsi ditertibkan, jelas ada dampak penurunan (PAD),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/4/2019).

Menurut dia, penurunan retribusi parkir tentu akan signifikan, karena sekitar 80 persen retribusi parkir di Kota Serang berasal dari ruas jalan provinsi dan nasional. “Kami belum memutuskan berapa persen hilang, tapi kami lihat saja,” ucapnya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here