Sabtu, 23 Februari 2019

WAJAH RAMAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Oleh  

Ida Jahidatulfalah

Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 adalah UU tentang pemilu. UU ini gabungan dari tiga UU, yaitu UU tentang penyelenggara pemilu, UU tentang pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan UU tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Penggabungan ke tiga UU ini dimaksudkan  agar lebih sederhana, konsisten, dan komprehensif sebagai landasan hukum bagi pemilu serentak tahun 2019.

Pemilu 2019 adalah pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena pada Pemilu 2019 nanti pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota dan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu Hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Saat membaca UU nomor 7 tahun 2017 pertama kali,  saya mendapati ada nuansa yang berbeda.  UU ini tampak lebih ramah terhadap para disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 yang berbunyi: Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Pasal 5 ini begitu ramah terhadap para disabilitas. Ada sentuhan humanis di sini. Warga disabilitas diberi ruang dan diakui eksistensinya.  Mereka bukan hanya diberi hak sebagai pemilih seperti pada UU sebelumnya, namun lebih dari itu, mereka pun diberi hak untuk mencalonkan diri baik sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten, bahkan diberi hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden dan sebagai penyelenggara pemilu.

Ini sungguh kemajuan yang luar biasa. Hal ini sejalan dengan yang tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) dan (6) UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

(2) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

(6) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

UU nomor 7 tahun 2017 melalui pasal 5-nya  telah memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada para disabilitas untuk menyalurkan potensi mereka untuk menjadi wakil rakyat, menjadi presiden/wakil presiden, atau bahkan menjadi penyelenggara pemilu, dan memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih.

Itulah mengapa saya katakan bahwa UU nomor 7 tahun 2017 adalah UU yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Berbeda dengan undang-undang lainnya yang terbit sebelum UU ini.

Pra-UU Nomor 7/2017

Sejarah mencatat bahwa pemilu pertama setelah Indonesia merdeka adalah pemilu tahun 1955. Pemilu 1955 ini dikenal sebagai pemilu paling demokratis, diikuti oleh 118 peserta yang terdiri atas 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. UU yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 1955 adalah UU nomor 7 tahun 1953.  Dari 16 bab dan 139 pasal yang dimuat pada UU nomor 7 tahun 1953, hanya pasal 69 ayat 3 saja yang mengatur tentang warga disabilitas. Pada ayat itu hanya sedikit dibahas tentang pemilih disabilitas yang tidak dapat menandai pilihannya karena cacat, dapat meminta bantuan petugas. Bunyi lengkapnya pasal 69 ayat 3 sbb:

Seorang pemilih, yang berhubung dengan cacat badan tidak dapat mengisi surat suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara. Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannya dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Tidak ada pasal atau ayat lainnya yang mengatur tentang hak lainnya bagi para disabilitas, seperti hak dipilih maupun dicalonkan. Juga tidak ditemukan pasal atau ayat lain yang memberikan kemudahan akses pemilih disabilitas untuk mencapai Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti Tempat Pemungutan  Suara ( TPS ) untuk tidak berada pada tempat yang berbatu, berumput, daerah yang terjal, bergelombang, melewati persawahan, sungai dan tempat-tempat yang sulit dijangkau lainnya.  Demikian pula pada UU nomor 15 tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu kedua yang terdiri atas 14 bab dan 37 pasal, tidak ada satu ayat atau satu pasal pun yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 1977 berpedoman pada UU nomor 4 tahun 1975  yang merupakan perubahan dari UU nomor 15 tahun 1969,  tidak terdapat penambahan atau perubahan yang menyangkut  kesempatan dan pemenuhan hak para disabilitas. Sedangkan pada UU nomor 2 tahun 1980 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dan merupakan perubahan kedua atas UU nomor 15 tahun 1969 juga tidak terdapat  pasal yang mengatur tentang disabilitas.

Pemilu ke delapan adalah pemilu pertama di Era Reformasi. UU yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah UU nomor 3 tahun 1999. Dari  16 bab dan 86 pasal yang termuat di dalamnya, tidak ada pasal atau ayat  yang mengatur hak disabilitas.

Demikian pula dengan UU nomor 12 tahun 2003 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu ke sembilan, terdiri atas 17 bab dan 150 pasal, namun dari ke 150 pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang hak dan pemenuhan kesempatan kepada para disabilitas.

Pemilu kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk pemilu legislatif dan tanggal 8 Juli 2009 untuk pemilu presiden/wakil presiden. Pemilu ini merupakan pemilu ketiga di era reformasi. Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah UU nomor 10 tahun 2008 untuk pemilu legislatif dan UU nomor 42 tahun 2008  untuk pemilu presiden/wakil presiden.

UU nomor 10 ini di dalam penjelasannya terhadap pasal 50 dan pasal 67 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa persyaratan tersebut tidak membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kab/kota. Keramahan terhadap para disabilitas ditemukan lagi di sini, setelah keramahan itu muncul di pemilu pertama, kemudian menghilang dan muncul kembali pada pemilu ke-10 melalui UU nomor 10/2008 ini. Keramahan terhadap para disabilitas semakin ditampakkan pada UU nomor 42 tahun 2008 di mana pada pasal 113 dinyatakan sebagai berikut:

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Kemudahan akses TPS agar mudah dijangkau oleh pemilih disabilitas lebih diperhatikan lagi. Tidak hanya hak-hak para disabilitas  yang diperhatikan, tetapi kemudahan akses bagi mereka untuk mencapai TPS pun diperhatikan. Dengan demikian pada UU 10/2008 dan UU 42/2008 telah memberikan kontribusi besar terhadap nilai-nilai humanisme bagi warga disabilitas, sehingga persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon anggota legislatif, tidak termasuk cacat tubuh di dalamnya. Artinya, meskipun para disabilitas ini memiliki cacat tubuh, namun mereka memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani sepanjang mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai anggota legislatif. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah pernyataan terhadap pemenuhan hak dan kemudahan akses bagi para disabilitas ini belum termuat secara eksplisit di dalam suatu pasal, masih berupa penjelasan saja.

Pemilu ke-11 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. UU yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah UU nomor 8 tahun 2012. Melanjutkan keramahan yang telah ditampakkan pada UU nomor 10/2008 dan UU nomor 42/2008. UU ini menjelaskan bahwa cacat tubuh tidak  termasuk kategori gangguan kesehatan, termasuk juga penyandang cacat tidak dibatasi haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Itu dapat dilihat pada penjelasan pasal 12, pasal 51, dan pasal 68.

Pada UU nomor 8/2012 ini pun keramahannya baru tampak pada penjelasannya saja, belum termaktub secara eksplisit pada pasal di batang tubuhnya. Hal yang tak dapat dipungkiri penjelasan-penjelasan inilah yang kemudian melahirkan UU nomor 7 tahun 2017 yang tampak ramah dan humanis dengan kandungan yang dimuat di pasal 5 undang-undang ini.

Penutup

Dari alinea-alinea sebelumnya, dapat diketahui bahwa keramahan terhadap para disabilitas telah ada pada UU nomor 7 tahun 1953, pemilu pertama kali dalam sejarah Indonesia. Akan tetapi undang-undang pemilu selanjutnya tidak lagi memperhatikan kebutuhan dan hak warga disabilitas karena undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak lagi ramah terhadap mereka. Keramahan itu muncul kembali pada UU nomor 10/2008, UU nomor 42/2008, dan UU nomor 8/2012 dan semakin disempurnakan keramahannya pada UU nomor 7 tahun 2017. (Penulis adalah Anggota KPU Kabupaten Pandeglang periode 2008-2018)***

 


Sekilas Info

Politik Sehat Negara Kuat

Oleh:  Wafa Abdullah Faqih Abbas Mungkin banyak yang setuju jika dikatakan pada 2019, adalah tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *