Wahidin Halim: Pejabat Malas tak Dapat Tunjangan Kinerja

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) atau tunjangan kinerja (tukin) bertujuan untuk meningkatan kinerja para ASN. Namun dengan mekanisme berbasis kinerja, pegawai maupun pejabat yang hanya datang pagi dan pulang sore atau malas-malasan, terancam tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

“Jadi kalau yang sekarang kelayar-keluyur, datang pagi pulang sore, ya dia engga dapet tunjangan. Sistem itu bukan dibuat oleh gubernur, tapi oleh sistem,” ujar WH saat ditemui usai rapat paripurna jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar gubernur mengenai Raperda APBD 2019, di Sekretariat DPRD Banten, Kamis (15/11/2018).

Dia mengatakan, TPPNSemprov Banten yang dialokasikan pada APBD Provinsi Banten 2019, akan disesuaikan dengan kinerja atau pegawai tidak dapat secara otomatis. “Naik wajar, tapi kenaikan yang kita bangun tidak naik serta-merta diterima, bergantung kinerjanya, laporan kinerjanya. Bisa saja kepala dinas yang tiap hari tidak ada laporan kinerja, ya dapet nol. Ketika dia kerja, ya dapet,” katanya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini mencontohkan, pada APBD 2019 Pemprov mengalokasikan TPPS untuk golongan tertentu sebesar Rp 10 juta. Maka, uang itu tidak otomatis diterima oleh pejabat bersangkutan. Akan tetapi, disesuaikan dengan kinerja yang dilakukan. “Kalau dia tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan per hari dan per bulannya, ya tidak dapat sama sekali,” ujarnya.

Terkait kenaikan TPPNS yang berbeda antar golongan ASN, mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, hal itu sudah berdasar pada prinsip keadilan. “Staf biasa lebih kecil daripada (atasan), staf udah dinaikin juga, coba liat aja di struktur dibiaya tunjangan, cukup besar. Malah lebih baik kalau dibandingkan dengan provinsi lain,” ucapnya.

Disinggung apakah kenaikan TPPNS tidak khawatir akan membuat ASN di daerah eksodus ke provinsi, ia mengatakan, hal itu tidak akan terjadi dengan mudah. Sebab, eksodus pejabat memiliki aturan ketat, di antaranya harus berdasarkan tes.”Enggak sekonyong-konyong dia pindah sini (Pemprov), kalau tidak enggak punya profesional, tidak bisa. Kan justru kita lagi membangun profesionalisme,” tuturnya.

Ia memastikan, anggaran untuk TPPNS hanya sebagian kecil dari anggaran lain yang dialokasikan pada belanja tidak langsung APBD Provinsi Banten 2019. Menurut dia, banyak komponen lain yang justru lebih besar seperti BOSDa dan BOSNas. “Kan BOSNas harus ke kita pembiayaannya, terus juga hibah pesantren, terus juga untuk bantuan sosial, besar. Jadi jangan dilihat itu cuma ASN, bukan. Belanja-belanja lain yang lebih besar,” katanya.

Penyebab pengangguran tinggi

Terkait angka pengangguran Banten yang tinggi, WH membeberkan penyebab pengangguran yang dilihat dari survei BPS ini tinggi. Pertama, survei ini dilakukan pada bulan September, di mana baru saja siswa SMA/SMK lulus dari sekolahnya masing-masing dan sedang mencari kerja.

Kedua, survei ini dilakukan ketika arus urbanisasi tinggi.
Ketiga, pengangguran itu juga salah satu indikatornya adalah orang yang bekerja kurang dari 5 jam. Artinya banyak pekerja profesional dan part time yang masuk kategori menganggur. “Padahal, mereka bekerja dengan pendapatan yang saya kira memadai hanya terkategori sebagai pengangguran,” ujarnya.

Keempat, ada fakta banyak lulusan SMP dan SMA/SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kelima, ada juga praktik-praktik pungutan-pungutan yang turut mendorong angka pengangguran. “Di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Serang, di mana setiap calon untuk bekerja di suatu perusahaan harus diminta dana antara empat juta sampai enam juta, sehingga tidak mampu dilakukan oleh warga sekitar khususnya warga Serang dan Tangerang, jadi calo-calo yang memang sudah cukup marak di berbagai daerah,” ucapnya.

Namun, ia sependapat bahwa persoalan pengangguran harus atasi. Oleh karena itu, Pemprov Banten telah mencanangkan beberapa program. Di antaranya, melalui penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Berikutnya pembangunan infrastruktur, ia menginginkan agar infrastruktur yang dibangun Pemprov mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi dari produk-produk yang dihasilkan dengan pasar yang bisa kita lebih dekatkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membuka lahan pertanian dengan sistem mekanisasi-mekanisasi,” katanya.

Tidak kalah penting yaitu penguatan balai latihan kerja, kata dia, Banten memiliki balai latihan kerja yang cukup refresentatif. “Tapi memang dari hasil kemarin yang kita lakukan pembinaan tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan pekerjaan. Dilakukan juga penandatanganan MoU antara kepala SMK negeri dan swasta, ini saya maksud dengan link and match dengan dunia industri, sebanyak 500 MoU,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here