Wahidin Halim Marah Besar

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim, dikabarkan marah besar dan menegur keras sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pimpinan (rapim) rutin awal bulan, di Aula Kantor Bappeda, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (5/2/2018). Penyebabnya, karena hingga kini baru satu proyek fisik yang masuk proses lelang di unit layanan pengadaan (ULP).

Informasi yang dihimpun, OPD yang kena semprot antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Bahkan, Wakil Gubernur Andika Hazrumy secara khusus mengumpulkan kepala OPD tersebut di ruang Kepala Bappeda Hudaya Latuconsina. OPD tersebut dikumpulkan untuk menindaklanjuti hasil rapim.

“Iya (gubernur agak keras kepada OPD). Kalau pengerjaan dan pelaksanaan pembangunan fisik ini mulur tentu akan berpengaruh. Berpengaruh bagi kinerja pemprov dan pengaplikasian kebijakan prioritas dari gubernur dan wakil gubernur,” kata Wakil Gubernur Andika Hazrumy, seusai pertemuan. Oleh karena itu, dalam rapim gubernur menekankan agar OPD segera proses lelang kegiatan fisik.”Agar 2018 ini ada perbedaan signifikan dalam pembangunan. Fokus utama pelaksanaan lelang fisik untuk mempercepat pembangunan di Banten. Setiap OPD tadi dievaluasi agar target segera terlaksana,” ujar Andika.

Menurutnya, total kegiatan yang sudah dilelang sekitar 60 persen dari total paket pekerjaan/kegiatan di Pemprov Banten.”Kurang lebih 60 persen yang sudah. Lelang-lelang teknis harus didahului dengan lelang konsultan. Sehingga, butuh waktu dua sampai tiga minggu baru lelang fisiknya. Kendala teman-teman di OPD ini memang saya melihat pekerjaannya berat. Satu OPD mungkin ada 40 sampai 50 pekerjaan paket yang dilelang, makanya ditentukan skala prioritas dulu,” tuturnya.

Meski demikian, percepatan proses lelang harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. “Kami tidak ingin buru-buru, ketentuan harus dilalui dengan baik. Kita tahu proses kegiatan fisik itu ada langkah-langkah, harus matang. Tadi OPD ditenggat dua minggu sudah harus menyerahkan dokumen lelang ke ULP,” ucapnya.

Meleset

Hal hampir senada dikatakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Banten, Mahdani. Menurutnya, gubernur agak keras dalam menegur OPD karena proses lelang meleset dari target Desember 2017. “Ya (gubernur ngomel) biasa. Karena sebenarnya keinginan Pak Gubernur target Desember, ini sudah masuk Februari. Sebenarnya kalau ULP kan nunggu OPD. Sekarang tinggal OPD masukin dokumen lelang ke ULP,” ujarnya, ditemui di tempat yang sama.

Sampai 5 Februari 2018 dari total 5.800 paket kegiatan, baru 52 paket yang sudah masuk ULP. Dari jumlah tersebut, baru ada satu proyek fisik yang dilelang.”Fisik malah belum, baru satu yaitu pembangunan asrama di Badan Diklat (sekarang bernama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Memang kalau (lelang) di PU itu harus (lelang) konsultan pengawas dulu, karena lebih lama. Itu sudah masuk 23,” katanya.

Dalam pertemuan lanjutan dengan Wagub, sejumlah kepala OPD berjanji segera menyerahkan dokumen lelang pada minggu ini.”Pak Hadi (Kepala DPUPR) janji 16 paket fisik. Pak Yanuar (Kepala Dinas Perkim) 18 paket. Kalau Disdik itu lagi nunggu tenaga ahlinya kan nungguin Perkim,” ucapnya.

Ditenggat Maret

Asisten Daerah II Setda Banten Ino S Rawita mengatakan, seluruh proyek fisik harus sudah mulai lelang maksimal Maret 2018. “Pengadaan-pengadaan besar Februari ini harus sudah mulai. Paling lambat Maret lelang semua, jangan sampai kedodoran lagi. Kita estimasi pekerjaan selama 6 bulan, karena Agustus kan sudah mulai anggaran perubahan jadi harus cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya sekretaris OPD sudah dikumpulkan untuk membahas proses lelang tersebut. Targetnya, kegiatan sudah harus dilelang pada minggu kedua Januari 2018.”Sebenarnya kita sudah rapat di lingkup Asda II, mengumpulkan sekretaris OPD. Ternyata meleset (dari jadwal), tadinya kan minggu kedua. Oleh karena itu, minggu-minggu ini seluruh dokumen lelang harus sudah selesai, karena keinginan gubernur kegiatan tidak boleh melewati November,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim Banten, M Yanuar mengatakan, dari total 43 paket pekerjaan di dinasnya memang baru satu yang sudah dilelang. Namun, ia berjanji dalam minggu ini akan menyerahkan 18 dokumen lelang ke ULP.”Baru masuk 1 dari total 43. Pekan ini 25 harus sudah masuk, yang prioritas 18 lah. Misalnya Banten Lama, sport centre, Masjid Gowok, GOR bulu tangkis, gedung PKK, ada workshop juga,” ucapnya.

Ia menuturkan, sedianya dokumen lelang seluruhnya sudah siap. Namun, butuh waktu untuk melakukan survei pasar.”Sebenarnya dokumen semua sudah siap. Tapi kan survei pasar dulu, salah satunya (kendalanya) itu. Mestinya memang survei pasar itu November. Tapi kan tahu sendiri, saya baru masuk pertengahan, jadi baru masuk Januari,” katanya.

Sebelumnya, menurut sumber di lingkungan pemprov, dalam rapim yang digelar tertutup tersebut, WH geram kepada OPD yang lambat dalam mengajukan lelang pekerjaan fisik. Turut hadir dalam rapim Sekda Banten Ranta Soeharta.”Iya, tadi Pak Gubernur marah-marah. Proyek fisik belum ada yang masuk ULP,” ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here