Jumat, 14 Desember 2018

Wagub Banten Klaim Kekerasan Perempuan dan Anak Menurun

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan, korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Banten tahun ke tahun menurun. Dari 2014 sebanyak 14 laporan TPPO, namun hingga kini tahun 2018 belum ada laporan. Hal itu dikatakan Andika saat Sosialisasi Akhiri TPPO Tahun 2018 dalam keterangan persnya, Senin (24/9/2018).

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yimbise juga turut hadir Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol. Teddy Minahasa Putra, Komandan Resort Militer (Danrem) 064/Maulana Yusuf Kolonel Czi Budi Hariswanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ino S. Rawita, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Sitti Ma’ani Nina.

Andika mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen untuk mensukseskan pemerintah pusat khusunya terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama ini, kata dia, Provinsi Banten menjadikan daerah “human trafficking” atau perdagangan orang karena sebagai tempat transit adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga Pelabuhan Merak.

Oleh karena itu, Pemprov Banten melalui kebijakan untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak diantaranya membuat gugus TPPO guna menjaga titik-titik rawan perdagangan manusia seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten.

Selain itu juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta aparat penegak hukum. Begitu juga Pemprov Banten menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.”Kita berharap melalui kebijakan itu ke depan tidak ada lagi korban TPPO dan kekerasan terhadap anak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina mengatakan pihaknya juga bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota dan kabupaten untuk menangani korban TPPO dan perlindungan kekerasan anak.

Penanganan itu diantaranya melakukan kegiatan pelatihan ketrampilan di kantong-kantong rawan perdagangan orang agar mereka memiliki kecakapan hidup agar mereka bisa mandiri. “Kami yakin melalui pelatihan ketrampilan itu tidak terbujuk iming-iming bekerja ke luar negeri,” katanya. (RI)*


Sekilas Info

Pemuda Karang Taruna Lopang Indah Senang Ikut Senabung

Pemuda Karang Taruna Taman Lopang Indah yang terdiri dari Gelar, Azmi, Andre dan Rian, Jum’at …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *