Wacana Khilafah di Negara Pancasila

PERDEBATAN antara diskursus keislaman dan Pancasila sebagai dasar negara, menemukan titik temu, ketika para perumus dasar negara Indonesia yang tergabung dalam panitia sembilan mencapai kompromi (kalimatun sawa). KH. Wahid Hasyim disebut-sebut sebagai tokoh yang menjadi penengah antara kelompok Islamis dan Nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang kemudian disepakati perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan itu diterima dan disepakati oleh seluruh anggota dalam tim Sembilan menjadi sila pertama dalam rumusan Pancasila. Hal tersebut menjadi bukti, kelompok Islam yang kala itu diwakili beberapa tokoh kharismatik, telah mengurungkan keinginan untuk mendirikan Negara Islam, dengan menerima konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasarnya. Hal itu diterima secara konsisten hingga kini.

Berbeda dengan dengan beberapa tokoh Islam lainnya seperti Kahar Muzakkar, yang belakangan membentuk DI/TII, Kartosuwiryo yang mendeklarasikan NII, serta Letkol Ahmad Husein yang memimpin PRRI/Permesta, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Sukarno dan ingin mendirikan Negara Islam. Wacana negara Islam, atau yang lebih luas negara Islam internasional (Khilafah), kembali mendapat panggung, kala ummat Islam tersulut amarah atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), beberapa waktu yang lalu. Para pengusung khilafah menjadikan hal itu sebagai momentum untuk mengkampanyekan keinginannya.

Hal tersebut kontan membuat sebagian ummat Islam kembali ditarik pada perdebatan Islam versus Pancasila dan Nasionalisme. Ijtihad Poitik Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dalam Muktamarnya yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo, telah memutuskan Pancasila sebagai ideologi final Negara dan NKRI adalah upaya final ummat Islam di Indonesia dalam memperjuangkan sebuah tatanan bernegara, baginya Pancasila sebagai Ideologi Negara bukanlah agama, dan tak dimaksudkan untuk mengganti kedudukan agama, bahkan butir-butir dalam Pancasila sangat sesuai dengan ajaran Islam.

Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama bangsa Indonesia yang multi-agama dan etnik. Sebagai piagam kebangsaan, ia merupakan hasil Ijtihad sekaligus qiyas (analogi), dari Piagam Madinah yang pernah dibuat oleh Rasululullah SAW bersama para penduduk Madinah yang terdiri dari sejumlah agama dan suku. Dalam konstitusi Madinah, Islam didudukkan secara subtansial, sebagai sumber inspirasi, tidak secara tekstual-formal. Dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad, Piagam Madinah menjadi konstitusi bersama masyarakat Madinah yang plural dengan posisi yang setara di hadapan negara.

Dalam Islam tidak ada konsepsi yang baku tentang Negara (daulah), baik dalam Alquran maupun Hadist Nabi, bahkan proses pengangkatan Khalifah setelah Nabi Muhammad wafat, berbeda-beda sejak era Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi thalib, terlebih pasca itu, faktor politik kekuasaan, menjadi penyebab utama terjadinya perpecahan di tubuh ummat Islam, yang merupakan fase awal terciptanya kelompok-kelompok politik, lalu berkembang menjadi kelompok teologis. Kemudian setelahnya, sistem pemerintahan ummat Islam menjadi mamlakah (monarki absolut), dimana kekuasaan hanya berputar dalam lingkaran klan-klan yang berhasil mengambil alih kekuasaan, itu terjadi sejak berdirinya Dinasti Bani Umayyah hingga Turki Ustmani yang akhirnya runtuh di tahun 1924, oleh prakarsa seorang sekuler bernama Mustafa Kemal Attaturk.

Sejarah panjang kekhilafahan Islam, menjadi bukti bahwa konsepsi bernegara masuk dalam ranah Ijtihadi, yang memungkinkan ummat Islam memperjuangkan sebuah tatanan bernegara sesuai dengan konteks wilayah, masyarakat dan zamannya.  Khilafah sebagai sebuah produk sejarah imperium politik masa lalu telah runtuh, selain karena telah kehilangan relevansinya terhadap perkembangan masyarakat dan zaman, juga akibat faktor langsung yakni, disorientasi politik yang menyebabkan disintegrasi di tubuh umat Islam. Hal itu terjadi selain akibat kelemahan internal ummat Islam yang mengalami kemunduran, juga karena ketidakmampuan menghadapi gempuran ekonomi, politik, kebudayaan dan militer dari luar. Karena sejarah Khilafah tidak bisa dilepaskan dari sekian rentetan peperangan dan konflik yang telah menjatuhkan banyak korban jiwa di berbagai pihak.

Konsensus

Dalam konteks keindonesiaan dengan realitas masyarakat yang majemuk, tekstualisasi unsur-unsur agama secara legal-formal dalam dasar Negara tak mungkin dapat melahirkan persatuan, itulah pentingnya menanggalkan ego sektarian (agama, suku dan golongan), dalam proses memupuk persatuan bangsa dan pembangunan nasional. Itu pula yang dilakukan oleh para kusuma dan ulama-ulama pejuang kemerdekaan di masa lalu.  Mereka tak sama sekali mempertentangkan antara Islam, Pancasila dan Nasionalisme, justru Pancasila dan Nasionalisme yang lahir dijiwai oleh ajaran agama dengan nilai-nilainya yang universal.

Sikap para pengusung Khilafah yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, patutlah dipertanyakan. Ummat Islam sejak tujuh kata dalam piagam Jakarta itu dihapuskan, telah menerima Pancasila sebagai dasar Negara, tanpa pertentangan yang tajam di antara para Ulama, juga tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat Islam,  Justru ayat pertama dalam Piagam Jakarta menyulut gugatan dari masyarakat di wilayah timur Indonesia yang mayoritas beragama non-Islam, yang akhirnya membuat para pendiri Negara ini menyepakati tujuh kata itu dihapuskan demi persatuan bangsa. Pancasila memang tidak termaktub secara tekstual dalam Alquran dan Hadist, karena Pancasila merupakan ijtihad dan hasil Ijma’ (konsensus) Ulama-ulama di Indonesia yang lebih mementingkan maqasid (tujuan) Negara yang dijiwai oleh ajaran agama, bukan pada formalisasi agama dalam Negara.(Penulis: M Fadlan L Nasurung)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here