Kamis, 21 Februari 2019

Wacana Izin Lingkungan Jadi Kewenangan Pemda, Edi Ariadi: Bagus Itu

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyambut baik wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kewenangan pembahasan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah darat adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

”Bagus itu, kalau kewenangan dialihkan kembali ke Pemda, karena di kabupaten/kota yang didapat hanyalah sampah dan akibatnya saja,” kata Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi seusai mengunjungi Sekretariat Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon, Selasa (25/12/2018).

Dia mengatakan, jumlah pertambangan pasir atau galian C yang ada di Kota Cilegon jumlahnya cukup banyak. Dengan peralihan perizinan dan kewenangan ke Pemda, maka izin yang akan diberikan lebih ketat dari sebelumnya. ”Sekarang ini dampaknya terasa, masyarakat sekitar waswas. Apalagi kalau gunung-gunung itu habis digali,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan pertambangan terutama galian C ada di pemerintah provinsi. Sehingga Pemkot Cilegon dalam melakukan pengawasan hanya sebatas patroli. ”Ketika kami melakukan sidak, maka jawaban dari para pengusaha tambang adalah sudah mengantongi izin dari pemprov,” ucap Edi.

Menurut dia, kalau saja ada sinergitas antara Pemprov dan Pemkot, pihaknya menyakini semuanya akan tertib. Sebab itu, pihaknya berharap kewenangan Pemkot terkait dokumen pengelolaan lingkungan hidup segera turun. Karena yang mengetahui permasalahan galian C ada pemerintah kota dan kabupaten.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan tambang seperti galian C mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah LSM Gappura. Bahkan ia meminta kegiatan usaha galian C di Kota Cilegon segera ditertibkan. ”Kami mendukung adanya kewenangan yang dikembalikan ke Pemkot terkait perizinan pertambangan seperti galian C. Sebab, selama ini minim pengawasan dari pihak Pemprov Banten,” katanya.

Menurut dia, galian C di Kota Cilegon kondisinya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi galian tersebut letaknya berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Saat cuaca buruk, warga sekitar merasa khawatir akan terkena dampak galian C tersebut. (HS)*


Sekilas Info

Tak Kunjung Mendapat Ganti Rugi, Warga Cikuasa Ancam Golput

CILEGON, (KB).- Warga Lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, ancam mengambil …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *