Wabah Virus Corona Kian Meningkat, Karantina Wilayah Diserukan

Spanduk bertuliskan kawasan Alun-alun Kota Serang ditutup sementara terpajang di pintu masuk Alun-alun, Ahad (29/3/2020). Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) Pemerintah Kota Serang menutup sementara kawasan Alun-alun Kota Serang serta mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di kawasan tersebut atau menjauh dari keramaian.*

SERANG, (KB).- Karantina wilayah mulai diserukan masyarakat, menyusul wabah virus corona di Banten yang kian meningkat dari hari ke hari. Seluruh akses mobilitas warga dari dan ke wilayah Provinsi Banten, harus dibatasi secara ketat demi menyelamatkan nyawa manusia.

Seruan karantina wilayah atau biasa disebut “lockdown” tersebut, ramai di media sosial (medsos) hingga melalui surat terbuka seperti yang disampaikan mantan calon Wali Kota Serang, Samsul Hidayat. Surat terbuka tersebut disampaikan kepada Gubernur Banten dan Wali Kota/Bupati di Banten.

“Kami sangat menghargai upaya dan usaha yang telah dan sedang dilakukan pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah RI. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota se- Provinsi Banten, kami sebagai warga negara yang memiliki hak dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Kami menilai upaya yang dilakukan saat ini belum menunjukkan keseriusan yang maksimal,” kata Samsul Hidayat dalam surat terbukanya.

Penilainnya tersebut, kata dia, terlihat dari banyak warga yang terpapar Covid -19 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

“Semenjak Bapak Gubernur pertama kali mengumumkan adanya warga Banten yang terpapar virus corona sebanyak 2 kasus sampai surat terbuka ini kami sampaikan, tercatat korban sampai dengan hari ini (kemarin) ada 68 kasus positif corona. Dengan rincian 60 pasien dirawat, 1 pasien sembuh dan 7 pasien meninggal.

“Melalui surat terbuka ini penting untuk kami sampaikan bahwa menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih penting dari segalanya. Oleh karena itu, kami menyeru kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat, yaitu karantina wilayah atau dengan istilah lain lockdown. Seluruh akses mobilitas warga dari dan ke wilayah Provinsi Banten harus dibatasi secara ketat,” ucapnya.

Konsekuensi dari semua itu, menurut dia, tentu pemerintah daerah harus menjamin stabilitas wilayah dari berbagai sisi. Pertama, pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk menjamin keamanan selama dan pascakarantina atau lockdown.

Kedua, realokasi APBD untuk menjamin seluruh kebutuhan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk pasien, fasilitas untuk petugas medis mulai dari APD, fasilitas rumah sakit, fasilitas tempat untuk petugas medis selama bertugas bahkan insentif yang memadai. Sebab, petugas medis adalah pejuang kemanusiaan yang menjadi garda terdepan dalam melawan Covid-19.

Ketiga, realokasi APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama karantina.

Keempat, menyosialisasikan secara masif kepada seluruh warga Banten terkait upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Hal hampir senada juga disampaikan sejumlah elemen masyarakat di Kota Serang, yang menyerukan karantina wilayah untuk melindungi masyarakat di tengah wabah virus corona.

Ketua DPC GMNI Cabang Serang Arman Maulana Rachman mengatakan, karantina wilayah harus segera diterapkan. Sebab, keselamatan warga lebih penting dibandingkan apapun.

“Pemerintah harus berpegang teguh pada kesehatan atau keselamatan rakyat ada hal-hal paling penting hari ini, maka karantina wilayah hal baik yang bisa diambil. Tapi tentu bukan tanpa kesiapan, karantina wilayah ini semua harus disiapkan dan dioptimalkan,” katanya, Ahad (29/3/2020).

Meski demikian, ucap dia, penerapan karantina wilayah harus dipersiapkan skemanya dengan baik. Terlebih, ketersediaan pangan saat proses karantina.

“Tapi, menentukan karantina wilayah juga tentu harus diikuti kesigapan pemerintah menyiapkan semuanya, masalah pangannya di Kota Serang siap atau tidak, masalah keadaan ekonomi daerah yang juga harus soroti juga pasti berdampak,” ucapnya.

Menurut Ketua HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma, pihaknya mendesak pemerintahan daerah baik Pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk segera melakukan karantina wilayah.

“Karantina wilayah itu dianggap sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus, semua warga masyarakat harus mematuhinya. Pembatasan akses transportasi publik seperti jalan tol, pelabuhan, dan jalan-jalan di wilayah perbatasan. Banten-Jakarta, Banten-Jawa Barat. Seperti halnya usulan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan di beberapa wilayah semisal Papua, Tegal dan Bali,” ujar Faisal.

Terlebih, ucap dia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah ada. Maka, sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menjalankannya dalam upaya melindungi rakyatnya.

“Saya berharap, pemerintah kota dan kabupaten khususnya daerah Banten segera mengeluarkan kebijakan karantina wilayah dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang mulai semakin mengancam masyarakat,” ucapnya.

Begitu juga dengan Aliansi Advokat Kota Serang Raden Elang Mulyana, yang mendorong Pemerintah Kota Serang segera menerapkan karantina wilayah. Menurutnya, kebijakan itu bisa diambil demi melindungi rakyatnya dari wabah Pandemi Covid-19.

“Itu sebenarnya kebijakan yang diberikan kewenangan di daerah juga itu di Undang-undang pemerintahan daerah, Undang-undang kekarantinaan juga mengatur tentang soal tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan pokoknya selama masa karantina,” tuturnya.

Melihat penyebaran virus yang cepat dan berbahaya, ujar dia, seharusnya Pemkot Serang atau Pemprov Banten umumnya sudah melakukan karantina wilayah. Terlebih, di Provinsi Banten sudah ada korban meninggal.

“Seharusnya Kota Serang atau Provinsi Banten sudah melakukan itu, karena sebaran zona merah itu di Jakarta, dan mereka sudah pulang ke daerah masing-masing,” katanya.

Mempersiapkan

Menanggapi itu, Wali Kota Serang Syafrudin menyatakan, kebijakan mengeluarkan karantina wilayah dan pembatasan transportasi masuk dan ke luar Kota Serang bukan tidak mungkin dilaksanakan. Namun, Pemkot akan mempersiapkannya dengan menggelar rapat terlebih dahulu. “Ya ada kemungkinan ditutup, insya Allah besok mau dirapatkan dulu,” ujarnya.

Tutup transportasi AKAP

Sementara itu, Pemkab Pandeglang melalui Dinas Perhubungan pertimbangkan terkait kerugian dan kemungkinan jika menutup akses transportasi.

“Kami pertimbangkan, moda transportasi umum, ada DAMRI, Murni, Asli, nanti kami diskusikan dengan Ibu Bupati, karena masih banyaknya masyarakat yang datang ke wilayah Kabupaten Pandeglang dari kota,” ucap Kadishub Kabupaten Pandeglang Tatang Mukhtasar saat ditemui di Pendopo Pandeglang, Ahad (29/3/2020).

Ia mengatakan, pihaknya hanya bertugas untuk menunjang OPD teknis yang paling fokus menangani Covid-19. Tatang menyebutkan, ada tiga titik yang dijadikan fokus pemeriksaan kedatangan warga dari luar daerah.

“Tugas kami hanya memberikan fasilitas kepada Dinas kesehatan, bahwa di Pandeglang ada moda transportasi umum, dan setiap moda transportasi umum itu kita periksa. Adapun untuk wilayahnya yaitu Terminal Kadu Banen, Terminal Carita, dan Jalan Raya Gayam Cadasari,” ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan dari setiap titik yang telah ditetapkan tersebut, pihaknya sudah mengantongi puluhan data hasil pemeriksaan penumpang atau yang datang dari luar Pandeglang.

“Yang kita dapat di lapangan, di Gayam 23 orang, Carita 6 orang, Kadubanen 8 orang, itu sampai saat ini yang sudah kami periksa. Adapun untuk teknisnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan, setelah itu kita ambil datanya dan diberikan edukasi,” kata Tatang.

Pada saat diketahui penumpang yang akan pulang ke kampung halaman suhu tubuh lebih dari 38 derajat, pihaknya tidak akan menurunkan di tengah jalan, namun akan diarahkan saja.

“Orang yang diketahui dengan suhu tinggi tidak akan diturunkan, dia tetap naik di dalam mobil, namun harus harus mengunjungi puskesmas. Jadi apabila tidak datang ke puskesmas, nanti akan dijemput oleh pihak puskesmas ke rumahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penanganan pasien Covid-19 di seluruh RS rujukan di provinsi sudah sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Apalagi, penanganan pasien Covid-19 harus dilakukan secara khusus berbeda dengan pasien-pasien penyakit lainnya.

“Tidak mungkin kami menelantarkan pasien khusus yang secara standar harus ditangani dan dirawat secara khusus. Tujuan kita kan menyembuhkan mereka, dan membebaskan Banten ini dari wabah yang saat ini melanda banyak negara di dunia,” kata gubernur.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten selaku juru bicara gugus tugas Covid-19 Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti mengatakan, untuk pemberian makan, minum dan infus pasien sudah cukup. Pada prinsipnya, kata dia, RSUD Banten ingin memberikan pelayanan sesuai SPM yang ada kepada pasien. (Masykur/Ade Taufik/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here