Wabah Covid-19, Pemkot Serang tak Terapkan ”Lockdown”

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah ataupun lockdown. Hal itu karena wabah corona (Covid-19) belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Serang.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, saat ini belum ada kasus positif di Kota Serang, sementara jumlah PDP masih empat dan ODP sebanyak 74. Sehingga, hasil rapat yang dilakukan Pemkot belum akan melaksanakan karantina wilayah atau lockdown.

“Ini kita belum KLB jadi untuk lockdown belum bisa dipertimbangkan, karena itu yang harus dilakukan instruksi pertama itu dari pemerintah pusat, dan ini saya masih pertimbangkan,” kata Syafrudin kepada wartawan di Puspemkot Serang, Senin (30/3/2020).

Kota Serang juga tidak akan menerapkan pembatasan atau larangan transportasi masuk dan ke luar Kota Serang. Meskipun, ucap dia, Kota Serang menjadi akses perlintasan antar kota.

“Artinya, kita menunggu kebijakan pemerintah pusat atau provinsi. Jadi kalau dari provinsi sudah memberi instruksi untuk melakukan penutupan atau lockdown, kita akan mengikuti,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk mengambil kebijakan karantina wilayah harus melalui berbagai pertimbangan, salah satunya pemerintah harus mampu membiayai kebutuhan hidup warganya selama masa karantina.

“Tetapi kita bukan tidak sanggup untuk melakukan itu, tetapi kita belum ada instruksi dari pusat. Kalau melihat Kabupaten Lebak kan itu baru permohonan, tidak mungkin melakukan lockdown juga kan. Makanya kita lihat situasi ke depan saja bagaimana,” tuturnya.

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan jika ada beberapa komplek perumahan atau RT/RW di Kota Serang, yang membatasi pengunjung masuk ke wilayahnya secara mandiri. Namun, Pemkot Serang tidak akan memberikan kompensasi bagi warganya yang terimbas kebijakan RT/RW itu.

“Memang di kita juga sebagian ada yang melakukan lockdown, itu di wilayah RT/RW, perumahan-perumahan itu boleh dilakukan bisa disebut lockdown lokal,” ujarnya.

Kabag Hukum Kota Serang Subagyo mengatakan, dalam menerapkan karantina wilayah atau lockdown ada beberapa hal yang harus dipenuhi pemerintah kepada rakyatnya. Selain daripada belum adanya instruksi dari pemerintah pusat dan Provinsi Banten.

“Terutama kaitan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Itu juga harus dipikirkan, bukan sekAdar kita nutup tapi tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ujar dia, alasan paling dominan belum diterapkannya karantina wilayah bukan karena pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi karena belum ada instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Kita lebih ke arah pemerintah pusat, karena di Undang-undang karantina sudah jelas, kita menunggu arahannya,” ujarnya.

Pemda harus libatkan pengusaha

Sementara itu, Cendikiawan ICMI Orwil Banten Rizqullah mengatakan, karantina wilayah merupakan hal yang belum pernah dilakukan pemerintah daerah manapun. Sehingga, semuanya masih meraba-raba bentuk dan dampak dari kebijakan itu. Namun melihat situasi saat ini, ia menilai sudah saatnya pemerintah menerapkan karantina wilayah.

“Sudah bisa dilakukan ini kan hanya tinggal menunggu waktu saja orang dari Jakarta pulang kampung sudah ke empat provinsi. Kita kan nggak tahu mereka ini bagaimana selama di Jakarta,” kata ekonom Banten itu.

Menurutnya, karantina wilayah memang akan berdampak pada ekonomi rakyat, terutama ekonomi mikro yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sehingga, pemerintah harus siap membiayai rakyatnya. Ia berharap, pemerintah juga bisa mengambil langkah strategis dengan melibatkan kalangan pengusaha dan dermawan saat karantina diterapkan.

“Pemda harus segera mengambil action, ajak pembahasan ini dengan DPRD itukan untuk kepentingan yang sangat urgent dan jika diperlukan undang itu para pengusaha, para dermawan, juga para tokoh-tokoh masyarakat,” tuturnya.

Hal itu, ujar dia, karena ia tidak meyakini APBD bisa membiayai semua kebutuhan saat karantina diterapkan. Karena, fokusnya bukan hanya membiayai kebutuhan rakyat, tetapi juga kebutuhan medis dalam penanganannya. Sehingga, pelibatan para pengusaha dan dermawan harus dilakukan.

“Persoalannya juga kan bukan hanya untuk bagaimana menutupi kebutuhan hidup masyarakatnya, tetapi juga bagaimana mendukung biaya operasional dari rumah sakit, tenaga medis dan sebagainya yang juga itu harus harus diupayakan,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here