Volume Sampah Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Realisasikan TPST

SERANG, (KB).- Badan Lingkungan Hidup (Balhi) Banten mendorong pemerintah, untuk segera merealisasikan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini volume sampah yang ada di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan.

Sekretaris Balhi Banten Zaini menjelaskan, selama ini Kabupaten Serang masih melakukan pembuangan sampah ke TPS Cilowong. Hal tersebut juga dilakukan dengan jad-wal oleh Pemkot Serang, sehingga pembuangan untuk semua sampah belum begitu efektif. Oleh karena itu Balhi mendorong, agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan TPST baru tersebut.

“Kalau sebelumnya saya dengar bupati ingin membuat TPST sementara di Tanara luasnya sekitar dua hektare. Tapi, kemarin katanya juga sedang membuat TPST Bojong Menteng. Jika betul, maka kami mendorong, agar segera menyelesaikannya,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Ia menuturkan, saat ini volume sampah terus ada peningkatan. Apalagi kapasitas TPSA Cilowong yang semakin lama dikhawatirkan akan tidak memadai atau tidak bisa menampung, sehingga perlu dilakukan upaya secepatnya untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Serang Utara juga kan itu banyak sekali sampahnya. Sudah darurat sampah. Cilowong kan sudah penuh, walaupun untuk Kabupaten Serang itu pembuangannya terjadwal kan sisanya khawatir ada yang masih menumpuk,” ujarnya.

Demo terkait lahan TPST

Sementara, puluhan warga yang mengaku dari Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang berunjuk rasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut, mereka meminta, agar Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Bojong Menteng mengundurkan diri.

Pantauan Kabar Banten, massa aksi datang sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi yang semula direncanakan akan digelar di Jalan Veteran atau Halaman Pendopo Bupati Serang, kemudian digeser ke pintu samping. Hal tersebut, karena di sekitar Jalan Veteran sedang berlangsung HUT ke-12 Kota Serang. Secara bergiliran massa aksi berorasi menyampaikan aspirasinya. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Koordinator Aksi Muhamad Sidik mengatakan, demo tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemkab terkait adanya dugaan penjualan tanah negara yang dilakukan oleh oknum Pjs Kades Bojong Menteng dan perangkat.

“Makanya, kami bingung kenapa tanah itu bisa dijual, karena sudah penetapan lokasi (penlok) TPST Bojong Menteng pada 2017 dan sudah ada perbupnya. Akan tetapi, kok tahun 2019 dijualbelikan,” ucapnya kepada Kabar Banten di lokasi.

Ia menuturkan, sepengetahuannya jika sudah ditetapkan, maka tidak boleh dijualbelikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta, agar masalah tersebut diproses secara hukum dan pjs dicopot jabatannya.

Ia menjelaskan, lahan tanah yang diduga dijual tersebut, sekitar 13 hektare. Tanah tersebut, dijual kepada pengusaha untuk dijadikan kebun tebu. Penjualan tersebut, diketahui sekitar Ramadan lalu. “Itu yang blok tujuh (bulan Ramadan), kalau blok enam sebelumnya, banyak yang dijual. Ketahuannya, karena masyarakat dapat kerohiman,” tuturnya.

Pihaknya mengatakan, sudah tiga kali melakukan aksi dan beraudiensi dengan Kecamatan Tunjung Teja. Namun, belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, dia meminta, agar pjs kades tersebut, mengundurkan diri. “Sekarang masih pjs, walau dia sudah membuat pernyataan secara tertulis mengundurkan diri, tapi masih pegang kebijakan,” katanya.

Sementara, saat dikonfirmasi, Pjs Kepala Desa Bojong Menteng Kiki Baihaki menuturkan, pertama mereka yang demo bukanlah warga Tunjung Teja, tetapi orang dari luar, sebelah Cikeusal dan Petir, sehingga tidak ada hubungannya dengan Bojong Menteng.

Kedua, tanah yang dimaksud tersebut, juga bukan tanah negara. Tanah yang diplot TPST Bojong Menteng tersebut, bukan tanah negara, karena ada surat keputusan kepala inspeksi agraria tahun 64, 65, dan 68. “Hanya entah kenapa data itu tidak terpublikasikan ke masyarakat atau disembunyikan atau masyarakat memegang, tapi tidak paham surat itu. Karena tahun itu bisa dibayangkan bagaimana SDM masyarakat,” ujarnya.

Sehingga, ucap dia, berpuluh puluh tahun masyarakat terdoktrin, bahwa tanah tersebut, adalah tanah negara. Padahal, sesuai surat kepala agraria tanah tersebut, telah diberikan kepada petani untuk menyejahterakan masyarakat di bidang pertanian.

“Kalau total 22 orang untuk tanah seluas 17 hektare. Digunakan digarap cuma pada 2002 sayangnya tanah itu sempat ditempati eksodan dari Aceh ke sana, karena ketidak ahuan pemerintah, sehingga eksodan Aceh ditempatkan di sana, dibuatkan rumah, tapi satu bulan kena puting beliung dan ditinggalkan oleh transmigran itu,” tuturnya.

Kemudian yang ketiga, kata dia, pihaknya tidak menjual tanah tersebut. Namun yang benar, adalah dia ingin meluruskan surat-suratnya atau dokumennya, sehingga diberikan kepada yang berhak, dari sana barulah yang berhak apakah mau menjual atau tidak. Jadi, belum ada jual-beli. Beberapa bulan lalu dia juga pernah dipanggil oleh perkim, asda I, II dan III yang sama menanyakan tanah negara itu.

“Saya bilang tunjukan dokumennya kalau tanah negara, keputusan BPN berapa dan mana letakannya jangan dongeng, karena sekarang sedang begini saya tunggu keputusan kejaksaan dulu, kan Jumat (16/8/2019) tim kejaksaan datang ke lapangan dengan BPN, transmigran, DLH, dan aset, dinas terkait hadir di sana, jadi saya menunggu keputusan kalau itu tanah negara ya katakan dengan tegas jangan buat blunder ini kan kesannya saya seperti penjahat,” ujarnya. (DN/TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here