Virus Corona: Pemda Kaji Pemberlakuan Bekerja di Rumah, ASN Berpotensi “Dirumahkan”

SERANG, (KB).- Aparatur sipil negara (ASN) berpotensi “dirumahkan” atau bekerja di rumah seperti halnya dunia pendidikan yang merumahkan para pelajar selama dua pekan, sebagai kesiapsiagaan penyebaran virus corona dan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) oleh Gubernur Banten.

Pemprov Banten misalnya, mengkaji pemberlakukan ASN kerja di rumah selama dua pekan guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Jika diberlakukan kebijakan tersebut hanya diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di bidang non pelayanan sebanyak 3.322 orang.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan konsep pemberlakukan ASN bekerja dari rumah selama dua pekan.

“Ini menindaklanjuti juga Pak Presiden (RI) dan Pak Menpan tentang kerja di rumah. Bukan libur tapi bekerja di rumah,” katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (16/3/2020).

Jika diberlakukan, kata dia, kebijakan itu tak diperuntukkan untuk seluruh ASN Pemprov Banten. Pihaknya telah memetakan kelompok pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk menentukan ASN bidang mana yang bisa bekerja di rumah.

Hasil pemetaan itu mengerucut pada tiga kelompok. Pertama, ASN untuk jenis pekerjaan guru yang jumlahnya ada 5.903 orang.

“Sekarang posisi murid sudah libur tapi mereka sekarang tetap masuk di sekolah karena untuk pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Kedua, ASN yang bekerja di pelayanan yang jumlahnya 1.156 orang. Mereka dipastikan tak bisa bekerja dari rumah karena pekerjaan menunjuk kehadiran fisik secara langsung.

“Bekerja di pelayanan, samsat, rumah sakit, kemudian perhubungan, Satpol PP yang seperti itu jumlahnya ada itu tetap berjalan. Walaupun ada kebijakan dirumahkan, bekerja di rumah mereka enggak bisa karena pelayanan harus tetap berjalan,” ujarnya.

Ketiga, ASN yang bekerja di bidang non pelayanan sebanyak 3.322 orang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kelompok ini yang dinilai paling memungkinkan untuk bekerja di rumah.

“Kita sudah punya aplikasi untuk penilaian bekerja namanya sikap itu, sistem infomasi kinerja aparatur pemerintahan. Jadi walau kerja di rumah kita bisa pantau, bisa arahkan, kendalikan soal kinerja masing-masing,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemberlakuan ASN kerja di rumah masing-masing menunggu keputusan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Total 9.800-an ini yang ASN (Pemprov), guru yang ASN ada 8.700-an. Ada edaran dari Menpan dan arahan presiden dan juga berkaitan dengan corona. Itu secara teknis itu arahannya, (ASN kerja di rumah) paling lama dua minggu dan nanti dievaluasi,” ucapnya.

Meski ASN bidang pelayanan tetap bekerja di kantor, ia memastikan, pelaksanaan pekerjaannya memenuhi standar protokoler kesehatan. Sehingga penyebaran corona tetap bisa diantisipasi.

“Tentu ada protokol khusus berkaitan dengan kesehatan, tapi tak bisa ditinggalkan karena menyangkut layanan publik,” tuturnya.

Edaran Kemenpan RB

Bukan hanya pemprov, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang juga mengkaji pemberlakuan kerja di rumah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang sudah menerima Surat Edaran (SE) dari Kemenpan RB yang memperbolehkan ASN kerja di rumah. Saat ini, pihaknya sedang merancang konsep yang akan diterapkan di Kota Serang.

Kepala BKPSDM Kota Serang Ritadi B Muhsinun mengatakan, edaran itu akan segera ditindaklanjuti. Tetapi, saat ini pihaknya masih merancang konsepnya. Terutama konsep kerja saat ASN diperbolehkan bekerja di rumah.

“Kalau di edaran Kemenpan boleh melaksanakan kerja di rumah, tapi kerjanya seperti apa gitu kan itu kan mungkin dipilah-pilah,” kata Ritadi kepada Kabar Banten, Senin (16/3/2020).

Menurut dia, saat ini Wali Kota Serang Syafrudin sendiri sedang melaksanakan pertemuan dengan Pemprov Banten dalam membahas hal itu. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk merancang dan mendiskusikan konsep yang akan diterapkan.

“Masih dikonsep. Kita kan harus ada dasarnya, hari ini Pak Wali juga rapat dengan gubernur kaitannya juga menyikapi itu, (surat) edarannya sudah diterima,” ujarnya.

Dalam edaran Kementerian PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, ucap dia, selain memperbolehkan ASN kerja di rumah.

Kemenpan RB juga mengimbau agar membatasi kegiatan yang mendatangkan keramaian dan berkumpulnya orang banyak. Namun, untuk di Lingkungan Pemkot Serang masih belum diterapkan.

“Kalau di Kota Serang belum (dihentikan), tapi kita sudah merancang, cuma kalau untuk tingkat pusat di Kementerian sudah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ikbal mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan pencegahan dengan imbauan. Sementara untuk pengecekan suhu tubuh masih belum dilakukan, termasuk bagi ASN di Lingkungan Pemkot Serang.

“Untuk saat ini masih bersifat imbauan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Untuk pengecekan suhu tubuh, ujar dia, sudah dilakukan rumah sakit, tetapi hanya untuk pasien yang mau kontrol atau berobat. Bagi masyarakat yang mengalami keluhan peningkatan suhu tubuh, ia mengimbau segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Untuk masyarakat yang ada keluhan peningkatan suhu badan dan ada gangguan pernapasan, ada riwayat kontak dengan orang dari negara terjangkit dianjurkan untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit salah satunya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi beserta unsur Forkominda menggelar rapat yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Perwakilan Industri, BUMD dan sejumlah tamu undangan lainnya di Aula BPBD, Senin (16/3/2020).

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan Pemprov Banten. Dimana kami akan merekomendasikan dan instruksi sebagai tindak lanjut untuk pencegahan wabah virus Covid-19 di Kota Cilegon,” ujarnya.

Dia mengatakan, seluruh OPD dan juga industri nanti ada sebuah kesepakatan yang tertuang kemudian akan diedarkan kepada seluruh elemen masyarakat Cilegon. Nantinya, edaran tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat Cilegon.

“Jadi ada beberapa instruksi dan juga imbauan. Salah satunya misalnya untuk keramaian dan juga kerumunan massa, serta kegiatan apel pagi dan sore sementara dihentikan. Begitupun dengan finger print akan kembali lagi ke manual.Tapi rapatnya tadi belum beres,” ucapnya.

Sementara itu, Kadiskominfo Pemkot Cilegon Aziz Setia Ade mengatakan, ada sekitar 15 poin hasil rekomendasi yang akan diteruskan kepada Wali Kota Cilegon untuk dievaluasi dan direvisi. Semua itu berkat usulan dari masing-masing OPD yang nantinya akan diedarkan ketika sudah disetujui oleh kepala daerah.

“Hasil rakor tadi di antaranya adalah bidang pendidikan TK,SD,SMP mulai besok tanggal 17-30 libur atau belajar di rumah. Kemudian kegiatan car free day dan pasar budaya dihentikan untuk sementara. Kegiatan PHBI serta PHBN juga melihat jumlah massa yang kumpul,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan menambahkan call untuk layanan Covid-19 di nomor 119 dan 0254 7876720. Untuk pelaku usaha industri ,ujar dia, masing-masing harus melakukan scanning kepada karyawannya baik yang mau masuk kerja atau pulang kerja.

“Ini masih draft ada 15 poin, nanti kalau sudah disetujui oleh Pak Wali Kota, secepatnya akan kami edarkan kepada seluruh masyarakat Cilegon,” tuturnya.

ASN flu boleh libur

Namun, kebijakan berbeda diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, yang memberikan keringanan untuk libur bekerja bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami sakit ringan seperti flu, batuk atau pilek.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, seluruh kepala daerah di Provinsi Banten sudah diundang Gubernur Banten Wahidin Halim untuk koordinasi terkait ditetapkannya KLB virus corona di Banten. Semua kepala daerah diminta untuk melaporkan kondisi di wilayahnya.

“Sebetulnya gugus tugas itu baru dibentuk di Kabupaten Serang, tapi kerjanya sudah mulai dari awal Februari ketika ada TKA. Kemudian ada pemulangan mahasiswa dari Cina, pulang umrah, itulah sudah dilakukan oleh dinkes mulai dari pemantauan dengan puskesmas dan dirujuk ke RS sampai diperiksa ke Sulianti Suroso. Alhamdulillah semua negatif, berharap ke depan seperti itu,” ujarnya kepada Kabar Banten usai menggelar rapat bersama di Pendopo Bupati Serang.

Kemudian untuk antisipasi corona, semua OPD akan secara swadaya membeli alat pengecekan suhu tubuh. Kemudian para ASN akan dicek suhunya. Bagi para ASN yang sakit ringan seperti batuk, pilek, dan flu akan diperbolehkan tidak masuk kerja.

“Batuk pilek flu dulu masih masuk kerja, sekarang batuk flu pilek enggak usah masuk kerja. Kita masih kerja (belum meliburkan semua ASN) hanya yang sakit ringan flu batuk pilek tidak usah kerja dan tidak ada sanksi apapun, kalau yang sehat tetap kerja berjalan,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan finger print saat ini dihentikan sementara waktu. Dengan demikian, para ASN melakukan absen secara manual sesuai referensi dari dokter rumah sakit dan Dinkes. “Masih berjalan pelayanan publik,” katanya.

Disinggung terkait objek wisata, ia mengatakan, dinas kesehatan akan turun ke lokasi untuk memantau. “Jadi hotel-hotel di bawah pantauan Dinkes. Tapi tidak menutup (objek wisata). Kalau hiburan malam itu enggak ada izinnya, itu urusannya Satpol PP. Karena izinnya resto itulah otomatis kena perda aturannya,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya mengatakan, Pemkab Serang ambil sikap untuk membuat edaran ke masing-masing kepala sekolah untuk menangguhkan proses pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas.

“Kami tidak meliburkan proses belajar beda sekali rumusannya kita hanya mengalihkan metode pembelajaran. Yang biasanya secara klasikal dalam kelas kita gunakan metode individual yang dilakukan di sekolah. Kita berikan alternatif link kepada tiap sekolah dimana link ini bisa dijadikan akses belajar mengajar baik dari ruang guru maupun ruang belajar Kemendikbud,” ujarnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here