Sabtu, 17 November 2018

Vera Nurlaela-Nurhasan Gugat Hasil Pilkada Kota Serang 2018 ke MK

SERANG, (KB).- Pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Kota Serang 2018, Vera Nurlaela-Nurhasan resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (9/7/2018) sekitar pukul 13.55 WIB. Gugatan diajukan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Kota Serang 2018 atas nama Ari Bintara, dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang.

Berdasarkan data dari laman MK, pengajuan gugatan tersebut tercatat dalam akta pengajuan permohonan pemohon Nomor 15/1/PAN.MK/2018 yang ditandatangani Panitera Kaisanur Sidauruk. Sementara, pokok permohonan yang diajukan adalah “Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Serang 2018”.  Meski belum ada pernyataan resmi dari tim pasangan calon, namun KPU Kota Serang mengonfirmasi terkait upaya hukum yang dilakukan pasangan calon yang mengusung tagline “Cantik” tersebut.

Komisioner KPU Kota Serang, Fierly MM mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan KPU Banten. Dari hasil konsultasi itu, kata dia, KPU Kota Serang diminta bersiap diri untuk menyusun jawaban. Namun, pihaknya masih menunggu materi gugatan untuk dipelajari.

Dia mengatakan, secepatnya KPU juga akan menggelar rapat internal untuk menyikapi gugatan itu. Selama proses Pilkada, kata dia, KPU sudah bekerja sesuai dengan standar operasional dalam mengelola tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi. “Kami juga akan segera berkonsultasi dengan Panwaslu. Utamanya berkaitan dengan pelanggaran administratif,” kata Fierly, Selasa (10/7/2018).

Pengajuan gugatan yang dilakukan tim pasangan calon nomor urut 1, juga terkonfirmasi dari tim koalisi paslon nomor urut tiga, Syafrudin- Subadri. Namun, tim koalisi paslon nomor urut tiga meyakini gugatan paslon nomor 1 Pilkada Kota Serang tidak akan dikabulkan.

Ketua tim pemenangan paslon Syafrudin-Subadri, Ahmad Rosadi, mempersilakan kepada Vera-Nurhasan untuk menggunakan haknya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi, dia meyakini MK juga akan mengacu pada undang-undang. “Kami yakin bahwa gugatan itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, perbedaannya yang mencapai hampir 7 persen. Sesuai aturan (Peraturan MK), selisihnya maksimal 1 persen,” ujar Rosadi saat melakukan konferensi pers di salah satu rumah makan Kota Serang, Selasa (10/7).

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan UU Nomot 10 tahun 2015 Pasal 158 ayat 2 poin C, dimana penduduk Kota Serang berada pada rentang satu juta jiwa sehingga PHP bisa diproses jika perbedaan suara antar Paslon hanya berjarak 1 persen. “Akan tetapi kami sangat menghargai upaya hukum itu, dan kita tunggu keputusan MK,” ucapnya.

Saat ditanya terkait pernyataan dari ketua tim advokasi hukum Paslon 3, Agus Setiawan, yang menyatakan akan membedah APBD Kota Serang tahun 2017 dan 2018. Rosadi mengatakan, hal tersebut sudah dilakukan dan bisa saja ditindaklanjuti jika memang diperlukan.

“Pembedahan APBD yang dilakukan itu juga mungkin kita lanjutkan, karena bagian dari pada pembelajaran buat kita semua. Tapi karena kami pemenang, ya pemenang santai-santai saja. Bukti kita siapkan, insya Allah kalau memang ini dibutuhkan kita sampaikan juga,” tuturnya.

Namun, kata dia, pihaknya juga melakukan upaya untuk merangkul lawan dalam hal ini nomor urut 1 supaya tidak terjadi kegaduhan politik di masyarakat. “Kemarin juga Pak Syafrudin dengan wali kota bertemu secara tidak sengaja, dan kami lihat komunikasinya bagus. Masyarakat tidak perlu panik dan gaduh, karena gugatan tersebut merupakan hal yang wajar dan hak bagi paslon lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemenangan paslon dengan jargon “Aje Kendor” itu merupakan kemenangan semua warga Kota Serang. Sehingga, diharapkan kedepannya, seluruh elemen masyarakat tetap bersatu untuk mengawal pembangunan. Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Vera-Nurhasan, Ratu Ria Maryana sulit untuk dimintai keterangan terkait pengajuan gugatan ke MK. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, tidak bisa dihubungi. (Masykur/SJ)*

 


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *