UU Pajak Kos-kosan Diusulkan Direvisi

SERANG, (KB).- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang mengajukan materi revisi Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan, karena dalam praktiknya salah satu pajak daerah, yakni pajak kos-kosan masih sering menjadi perdebatan dan tidak optimal.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Bapenda Kabupaten Serang Ikhwanusofa mengatakan, diharapkan akan ada revisi untuk UU Nomor 28 Tahun 2009.

Di mana pihaknya sudah mengusulkan, agar pendekatan untuk pajak kos-kosan, pendekatannya kepada pendapatan atau omzet bukan jumlah kamar. Sebab, ada kos-kosan yang kamarnya sedikit, namun lebih potensial dibanding kos-kosan yang jumlahnya banyak.

“Yang kamar delapan sebulan Rp 750.000, karena ada AC (air conditioner) dan ekslusif, tapi ada yang 20 kamar hanya Rp 250.000,” katanya kepada Kabar Banten, belum lama ini.

Ia menuturkan, saat ini usulan revisi tersebut, sudah diajukan sampai ke tingkat kementerian. Biasanya, ujar dia, untuk penyusunan UU pajak daerah tersebut, dilakukan focus group discussion (FGD) lebih dulu.

“Sudah kami sampaikan. Karena tidak hanya di kami, tapi di Bandung juga, karena di sana ada yang sebulan sampai satu sampai dua juta, tapi jumlahnya sedikit,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini target pajak kos-kosan masih kecil hanya sekitar Rp 30 juta per tahun. Untuk potensinya berada di wilayah Serang Timur dan sebagian Kramatwatu yang sudah terdaftar. Sesuai aturan, kos-kosan yang bisa terkena pajak, adalah yang jumlahnya lebih dari 10 atau minimal 11 kamar dalam satu pemilik.

“Itu masih kontroversi. Karena, ada yang punya enam ekslusif, tapi omzet lebih dari yang 11. Itu di undang-undang bunyinya gitu, makanya ada kelakar pemilik kosan bikin 10 saja biar enggak kena pajak,” tuturnya.

Ia menuturkan, untuk bisnis kos-kosan di kawasan industri ada perkembangan, sedangkan untuk di luar kawasan industri sudah mulai lesu. Hal tersebut terjadi, karena mulai banyaknya pengembang perumahan yang membangun kredit pembangunan atau perbaikan swadaya (KPRS).

“Karena, selisih dengan KPRS kecil, seperti di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, ada dua KPRS. Waktu awal buka Rp 500.000 per bulan, bisnis kos-kosan drop. Karena pertimbangan dengan biaya Rp 500.000 kalau kos, mereka tidak dapat rumah, akhirnya lebih pilih ambil KPRS. Ada yang punya 30 kamar diisi cuma empat sampai sepuluh, kami bingung ketika kondisinya dia punya 11 kamar diisi tiga, tapi sebelahnya ada delapan kamar isi semua. Ini yang sulit menegaskan ke mereka,” ujarnya.

Ia mengatakan, sampai saat ini jumlah kos-kosan yang terdata jumlahnya mencapai ratusan. Namun, jumlah tersebut, belum terseleksi yang 11 kamar ke atas.

“Kalau yang 11 ke atas enggak hafal datanya. Kemarin itu yang masuk WP (wajib pajak) ada delapan sampai duabelas. Tahun depan (target) harus ada peningkatan,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here