UU Nomor 10 Tahun 2016 Dinilai Rancu, Bawaslu Terancam tak Bisa Awasi Pilkada

CILEGON, (KB).- Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi menyampaikan perlunya mengajukan judicial review terhadap UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Jika tidak, maka Bawaslu tak bisa ikut mengawasi Pilkada serentak.

“Judicial review terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 sangat urgent untuk segera dilakukan. Kami menyambut baik dan apresiasi kepada rekan-rekan Bawaslu di daerah lain yakni Sumatera Barat, Ponorogo dan Makassar walaupun atas nama pribadi telah mengajukan permohonan ke MK,” katanya usai mengikuti sidang paripurna perubahan APBD 2019, Senin (26/8/2019).

Dia mengatakan, pengajuan judicial review masih menunggu pihak Mahkamah Konstitusi untuk meregistrasi permohonan tersebut. Setidaknya, kata dia, ada beberapa poin penting yang perlu direvisi dalam UU No. 10 Tahun 2016.

“Yang paling mendesak adalah terkait dengan status Bawaslu kabupaten/kota bahwa di UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 1 ayat 17 yang masih menyebutkan bahwa penyelenggara Pilkada adalah Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat adhock atau sementara,” ujarnya.

Selain pasal tersebut, kata dia, juga pasal 23 yang menyebutkan jumlah anggota 3 orang. Selain itu, pasal 24 yang menyatakan harus dilakukan seleksi lagi oleh Bawaslu provinsi. Padahal, masa jabatan Bawaslu saat ini baru menginjak 1 tahun.

Menurut dia, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota sudah bersifat badan tetap permanen, dan jumlah anggota 3-5 orang, dan bekerja 5 tahun sejak dilantik diambil sumpahnya pada 15 Agustus 2018.

“Ketentuan hukum yang tidak sesuai ini tentu akan menjadi masalah jika tidak segera ditangani. Mengingat tahapan program dan jadwal Pilkada 2020 sudah ditetapkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019,” tuturnya.

Anggota Bawaslu Cilegon lainnya Urip Heryantoni mengatakan, Bawaslu tidak akan campur tangan jika undang-undang tersebut belum direvisi. Sebab, masih Panwaslu dan bersifat adhoc. Terpenting adalah, definisi rezim pilkada yang mempunyai kewenangan tehadap pengawasan terhadap pemilu adalah panwas dan itu harus direvisi.

“Saya kira, MK harus mempercepat judicial review tersebut, sehingga harapan kami adalah dalam waktu dekat ini sebelum ditandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tentang pembiayaan anggaran pilkada yang direncanakan 1 Oktober 2019, segera keluar putusan MK,” ucapnya.

Paling tidak, kata dia, frasa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Panwaslu kabupaten/kota tersebut adalah Bawaslu kabupaten/kota yang sekarang ini. Sehingga, Bawaslu bisa ikut serta menjadi penyelenggara Pilkada serentak dan sesuai dengan tupoksi.

“Artinya memang secepatnya harus direvisi, sehingga kami yang sudah dilantik setahun lalu, tidak menjadi bertanya-tanya tentang aturan dan mekanisme tersebut,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi. Permohonan yudisial review yang dilakukan Bawaslu RI, kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada sangat terbatas jika Undang-Undang 10 tahun 2010 tersebut tidak direvisi.

“Iya (terbatas) karena di UU 10 tahun 2010 bunyinya masih Panwas. Kalau ada yang menanyakan legalitas Bawaslu kan saat Pilkada repot juga,” kata Faridi.

Selama ini, ucap dia, pihaknya menunggu pegiat pemilu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengusulkan yudisial review. Tapi, pada akhirnya Bawaslu yang mengajukan setelah berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI.

“Masih dalam tahapan membuat permohonan yudisial review, kalau kami didaerah hanya memberikan masukan,” ujarnya.

Masih rancu

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mendorong judicial review undang-undang tersebut. Sebab, dalam undang-undang tersebut masih rancu.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, pihaknya mendorong agar ada pihak yang melakukan judicial review kepada MK. Sebab, kata dia, masih rancu terkait penamaan pengawasan.

“Saya ingin Undang-Undang nomor 10 itu direvisi. Karena, di dalam undang-undang tersebut hanya dicantumkan Panwaslu bukan Bawaslu. Sementara lembaga adhock dengan lembaga permanen berbeda kewenangan,” ucapnya kepada Kabar Banten saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (26/8).

Ia mengatakan, antara Bawaslu dengan Panwaslu memiliki perbedaan yang substansial. Sebab, Bawaslu merupakan lembaga permanen, sementara Panwaslu lembaga Adhoc. Oleh karenanya harus direvisi.

“Jelas harus direvisi, karena itu kan rancu. Kalau memang tidak direvisi, kita tidak memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya pilkada. Sementara, Panwaslu kan itu panitia, dan panitia itu hanya ada tiga orang saja, fungsi kita nanti bagaimana,” katanya.

Hal hampir senada disampaikan Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham. Dia mengatakan, perbedaan yang substansial terletak pada status kelembagaan, yaitu antara lembaga permanen dan lembaga adhock.

“Dari PKPU nomor 50 memang tidak ada masalah, tetapi untuk UU 10 perlu direvisi. Karena, disitu ada beberapa poin yang masih mencantumkan Panwaslu, yang berwenang mengawasi. Tapi, itu pada bulan ini memang akan dilakukan persidangannya di MK untuk dilakukan judicial review,” ucapnya.

Menurutnya, perihal tersebut perlu didiskusikan secara seksama dengan berbagai pihak. Karena, untuk memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, agar bisa membedakan antara lembaga adhock dan permanen.

“Seharusnya nanti kami perlu diskusikan, kaitan dengan pembahasan uu nomor 10 tersebut. Karena, yang dibahas di sini kan membedah poin perundang-undangan agar tidak ada kekeliruan dalam penyebutan dan kewenangannya,” ujarnya.

Menurut Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, ada nomenklatur dan kewenangan yang belum selaras antara Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini untuk Bawaslu kabupaten/kota yang permanen, di mana di UU pilkada masih disebut panwaslu dan adhoc,” ucapnya.

Produk hukum Bawaslu di Undang-undang Pilkada umumnya adalah rekomendasi, sementara di Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah putusan. “Demikian juga dengan penanganan waktu untuk pelanggaran, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, secara prinsip proses pengawasan Bawaslu akan tetap berjalan seperti pilkada-pilkada sebelumnya, sambil menunggu judicial review ke MK yang sedang berjalan. Judicial review ini berkaitan nomenklatur panwaslu pada Undang-undang Pilkada.

“Semuanya, hal-hal yang tidak selaras di UU Pilkada, tidak selaras dengan UU 7/2017,” katanya.

Ia menegaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota tetap berwenang mengawasi Pilkada 2020, meskipun yang Undang-undang Pilkada mengenal Panwaslu bukan Bawaslu. “Tetap berwenang,” tuturnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here