Usulan Wali Kota dan DPRD Kota Serang, Empat Raperda Dibatalkan

SERANG, (KB).- Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang terdiri dari dua raperda usulan Wali Kota dan dua lainnya usulan DPRD Kota Serang ditarik kembali melalui rapat paripurna DPRD Kota Serang di Gedung DPRD, Kamis (22/8/2019). Sehingga, raperda itu batal ditetapkan sebagai perda Kota Serang.

Keempat raperda yang dibatalkan itu yakni dua raperda usulan Wali Kota tentang kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Wali Kota Serang serta Raperda tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan. Sementara dua raperda usulan DPRD Kota Serang yakni tentang santunan kematian dan raperda tentang penyelenggaran pondok pesantren di Kota Serang.

Wali Kota Serang mengatakan, penarikan raperda tentang kedudukan keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang karena hal tersebut sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Sehingga dipandang tidak perlu membuat sebuah perda kembali.

Sementara, penarikan raperda tentang penataan dan pembentukan kecamatan karena, usulan pembentukan kecamatan baru yang merupakan pemekaran Kecamatan Serang dan Walantaka tidak memenuhi ketentuan.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 4 lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, mengatur persyaratan dasar pembentukan kecamatan yang meliputi jumlah penduduk minimal setiap kelurahan 8.000 jiwa atau 1.600 kepala keluarga dan luas wilayah minimal 7,2 kilometer persegi dengan usia kecamatan minimal 5 tahun. “Kecamatan Serang padat tapi luas wilayahnya tidak memungkinakn, sebaliknya, Kecamatan Walantaka luas tapi penduduknya sedikit,” ucapnya.

Wewenang pusat

Ketua Banpemperda Kota Serang Mochamad Rus’an mengatakan, ditariknya kembali usulan raperda tentang penyelenggaraan pondok pesantren karena kewenangan terkait persoalan keagamaan merupakan wewenang mutlak dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah hanya dapat memberikan bantuan kepada pondok pesantren melalui hibah dan penyelenggaraan pondok pesantren termasuk dalam pendidikan non formal,” ucapnya.

Sementara itu, untuk raperda santunan kematian, ujar dia, secara substansi sudah sama dengan perda nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sosial. Sehingga, rencana santunan terhadap warga kuirang mampu dipandang cukup dengan membuat sebuah Peraturan Wali Kota (Perwal). “Karenanya peraturan pemberian santunan kematian cukup dengan peraturan wali Kota,” ujarnya. (Masykur/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here