Usulan UMSK Cilegon Disepakati

CILEGON, (KB).- Kalangan buruh, perusahaan, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon akhirnya menyepakati nilai upah minimum sektoral kota (UMSK) Cilegon 2019 yang akan diusulkan ke Pemprov Banten.

Sayangnya, nilai UMSK Kota Cilegon jauh dari tuntutan para buruh. Rata-rata kenaikan UMSK di setiap kelompok hanya naik antara 5 persen hingga 9 persen, yakni kelompok IA (kimia) naik Rp 370.000, kelompok IB (logam) Rp 355.000, kelompok II Rp 275.000, serta kelompok III naik Rp 197.000.

Padahal, para buruh menginginkan kelompok I naik 20 persen, kelompok II 15 persen, dan kelompok III sebesar 10 persen. Namun, mengingat waktu pengusulan UMSK yang mendekati deadline, buruh juga mengalah dan setuju dengan nilai-nilai yang telah disepakati.

Pelaksana tugas (Plt) Kabid Hubungan Industri dan Pengupahan Jaminan Sosial pada Disnaker Kota Cilegon, Jarwan mengatakan, besaran nilai UMSK 2019 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral.

“Ini telah disepakati Asosiasi Sektor Besi Baja, Asosiasi Sektor Kimia, INAPLAS, Unsur Serikat Pekerja atau Buruh Sektor, dan anggota Depeko (Dewan Pengupahan Kota) Cilegon, Senin (10/12/2018) kemarin,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Selasa (11/12/2018).

Ia menuturkan, hasil keputusan besaran hasil UMSK 2018 telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi pada Selasa (10/12/2018) dini hari. “Pak Kadis (Kepala Disnaker Kota Cilegon, Buchori) langsung mendatangi pak plt (Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi) di Bandung seusai rapat pleno UMSK Cilegon 2019 disepakati,” ujarnya.

Oleh karena itu, usulan UMSK Cilegon 2019 bisa langsung diserahkan ke Provinsi Banten untuk ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim. “Hari ini (kemarin) memang deadline-nya. Kalau tidak diberikan hari ini, bisa-bisa UMSK Cilegon 2019 nilainya disamakan dengan 2018,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pada Permen Nomor 15 Tahun 2018 tentang UMS, tidak lagi menggunakan persentase, seperti tahun sebelumnya. Namun, nilai besaran UMS dibakukan dalam berbentuk rupiah. “Sudah enggak pakai nilai persentase lagi. Jadi, langsung menggunakan nilai rupiah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin tidak puas dengan keputusan UMSK Cilegon 2019. Pihaknya terpaksa menyetujui, karena tengat waktu yang sangat mepet. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here