Urus PTSL di Kota Tangsel, Warga Dipungut Uang Hingga Jutaan

TANGERANG, (KB).- Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terus mewarnai proses program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Masing-masing warga menyebutkan, telah dimintai tarif mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2,5 juta per bidang tanah.

Padahal baru-baru ini, Presiden Joko Widodo yang didampingi Wali Kota Airin Rachmi Diany berulang kali menegaskan, jika program PTSL tak dipungut biaya alias gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membagikan sekira 40.000 sertifikat tanah di Pondok Cabe, Pamulang, pada Jumat (25/1/2019) lalu.

Seperti diungkapkan Sanwanih, warga Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Ia menyatakan, sebelum menebus sertifikat tanah harus menyetorkan uang kepada oknum petugas kelurahan setempat. “Tanah saya 120 meter. Saya dipatok harus nyetor duit dua juta rupiah,” katanya kepada wartawan.

Ia menuturkan kepada petugas kelurahan tak mampu membayar tunai sesuai nominal dipatok. Ia mencicil uang dua kali penyetoran untuk menebus sertifikat tanah. Setoran pertama, lanjut dia, dibayarkan senilai Rp 1,5 juta. Sisanya telah dia lunasi di kantor kelurahan pada saat penyerahan simbolis yang saat itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo di Lapangan Terbang Pondok Cabe.

Padahal, menurut dia, pernah mendengar, bahwa pengurusan PTSL tidak dikenakan biaya atau gratis. “Kalau gratis mah slogan doang, kenyataan semua pada membayar,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa warga lainnya juga mengalami hal serupa. Tetapi, nominal besarannya bervariatif. Bergantung luas lahan yang dimilikinya. “Ya semuanya juga bayar, enggak cuma saya cek saja coba tanyakan satu-satu orang pasti pakai duit,” ucapnya.

Namun, sikap relatif berbeda ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kota Tangsel Muhamad Ramlie. Ia mengutarakan, bahwa permintaan uang saat kepengurusan PTSL dapat dimaklumi. Mengingat ada kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh petugas di lapangan. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengalokasikan dana hibah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk operasional.

“Ada juga yang menyampaikan ke saya, ya artinya materai kan perlu dibeli, orang ngukur segala macam masa enggak ada itu sama sekali. Wajar dong, kalau yang batas kewajaran,” tuturnya kepada wartawan seusai Musrenbang di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Ahad (10/2/2019).

Selain itu, menurut dia, jika ada pemohon yang dibebankan biaya hingga jutaan rupiah saat mengurus PTSL bisa jadi disebabkan keberadaan tanah tersebut sedang bermasalah dengan ahli waris atau semacamnya, sehingga dia menilai, rumitnya penyelesaian tersebut sangat memungkinkan petugas menerima ‘Uang Tanda Tangan’.

Ia menegaskan, permintaan uang dalam program PTSL, menjadi wajar. Asalkan besarannya tidak terlalu berlebihan dan masih dalam jumlah yang wajar. “Kalau yang di batas kewajaran, yang enggak boleh itu minta lima juta, dua juta. Tapi, kalau diminta buat beli meterai, ya wajar,” katanya.

Meski demikian, dia belum menerima keluhan masyarakat terkait pungutan PTSL. “Kalau itu sampai dengan saat ini saya belum dengar begitu jelas, tapi banyaknya persoalan seperti itu,” ucapnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here