Urus Adminduk tanpa Pengantar, Disdukcapil Kota Serang Jalankan Perpres 96 Tahun 2018

SERANG, (KB).- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang mulai menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam aturan tersebut, warga tidak perlu lagi membawa pengantar dari RT/RW setempat, untuk mengurus administrasi kependudukan.

Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Hudori mengatakan, dengan Perpres yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 25 Tahun 2008, masyarakat dimanjakan, karena birokrasi dipangkas. “Sangat dimudahkan, gak usah birokrasi ribet ke sana ke mari. Jadi, sesuai dengan Perpres Nomor 96 tujuannya memanjakan rakyat, mempercepat pelayanan, karena kami diamanati dengan misi pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (13/11/2018).

Ia menuturkan, dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) data penduduk terlindungi di server. “Oleh karena itu, bagi orang yang ingin membuat KTP, KK atau pindah kami tinggal butuh NIK-nya saja,” ujarnya. Ia mengatakan, sebelum adanya Perpres tersebut, masyarakat harus meminta surat pengantar RT/RW, kelurahan, dan kecamatan untuk mengurus administrasi kependudukan, sehingga dalam prosesnya perlu tiga hingga empat hari. Sekarang, tutur dia, jika tidak ada kendala pada server atau koneksi data, proses tersebut, hanya butuh waktu singkat.

“Sekarang meskipun tidak ada persyaratan RT/RW sangat mungkin saja tiga empat hari, bahkan sebulan kalau koneksi datanya terganggu, servernya. Itu kan teknis error ya bukan human,” ucapnya. Selain teknis error, persoalan logistik yang terbatas juga dimungkinkan memperlambat pembuatan dokumen kependudukan. “Mungkin juga logistiknya buat KTP, seperti film, tapi itu kan human error, perencanaan kurang,” katanya.

Disdukcapil Kota Serang sudah menerapkan sistem tersebut sejak mulai awal November atau sejak program tersebut mulai dijalankan. Dengan tanpa syarat pengantar dari RT/RW, menurut dia, tidak mengambil porsi kerja RT/RW. “Ada memang satu daerah di Kalimantan, Banjarmasin itu jika tanpa pengantar RT/RW ini potensi teroris masuk atau ada bahasa RT tugas apa lagi. Padahal, yang terkait dengan kependudukan yang disebut dalam undang-undang misalnya tugas RT melaporkan peristiwa kematian,” ujarnya.

Meski sudah mulai diterapkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi. Sehingga, dia menyampaikan, jika masih ada beberapa pegawai yang belum paham masih bisa dimaklumi. “Mulai bulan ini saja (dijalankan), karena kan mulai minggu kemarin diundangkannya, tapi saya baru mulai sosialisasi ke teman-teman di kantor kami. Jadi, kalau ada satu dua pegawai kami ada yang masih berpikir ke belakang mungkin mereka belum tahu,” ucapnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here