Untuk Semua Kelas, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

JAKARTA, (KB).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres yang diteken 24 Oktober 2019 itu, terjadi kenaikan iuran sekitar 100 persen dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Pasal 29 Perpres 75/2019 mengatur kenaikan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk kelas III yang semula sebesar Rp 25.000 naik secara signifikan menjadi Rp 42.000. “Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019,” demikian bunyi Pasal 29 ayat (2) pada Perpres 75/2019.

Adapun kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi pada seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019 juga diatur bahwa iuran peserta kelas II juga mengalami kenaikan yang signifikan semula Rp 51.000 naik meroket tajam menjadi Rp 110.000. Sementara untuk peserta kelas I iurannya naik sebesar dua kali lipat dari semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 34) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” bunyi Perpres 75/2019. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga menyasar pada aparatur sipil negara (ASN) namun tak signifikan.

Dalam Pasal 30 Perpres 75/2019 mengatur iuran para prajurit TNI-Polri, hingga ASN hanya naik 1% dari sebelum adanya kenaikan iuran. Besaran iuran sebesar 5% dari gaji per bulan terdiri dari 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Sebelumnya pemberi kerja membayar 3% dan peserta 2%.

Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran peserta meningkat menjadi Rp 12 juta yang sebelumnya sebesar Rp 8 juta.

Pasal 103A mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada pemerintah daerah sebesar Rp 19.000 per peserta BPJS Kesehatan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan iuran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan,” tulis Pasal 10A ayat (2) Perpres 75/2019 itu.

Janjikan pelayanan cepat

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun membeberkan janjinya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, khususnya memangkas antrean di fasilitas kesehatan (faskes) yang selalu dikeluhkan masyarakat.

Lewat Perpres Nomor 75 tahun 2019, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk beberapa kategori peserta. Khususnya pada peserta mandiri, kategori kelas III naik menjadi Rp 42.000, kelas II menjadi Rp 110.000 dan kelas I menjadi Rp 160.000. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Januari 2020.

Menkes Terawan menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebabnya, kenaikan iuran tersebut sejalan dengan pembenahan pelayanan kesehatan.

“Masa naik saja enggak pakai pembenahan. Pasti naik dan dibenahi,” ucap Menkes Terawan di Kantor PB IDI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Pelayanan kesehatan, tambah Menkes Terawan, akan dibenahi mulai dari (faskes). Dia pun berjanji akan berkoordinasi dengan rumah sakit maupun puskesmas untuk mengubah sistemnya.

Sementara untuk memangkas antrean pada jalur pendaftaran BPJS Kesehatan, salah satunya caranya dengan menambah pembangunan sarana yang dianggap dapat mengurai antrean.

“Kalau iklim investasi bisa jalan dengan pola-pola BPJS Kesehatan yang baik tanpa defisit, ya pasti akan terjadi pembangunan sarana lagi. Kalau ditambah, pasti antreannya akan berkurang dan akan terurai sendiri,” ucap Menkes Terawan.

Sebagai pengawas rumah sakit, Menkes Terawan akan terus menjamin pelayanan kesehatan ini perlahan-lahan berubah. Belum lagi, pembenahan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini jadi amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga banyak cara jitu yang sudah disiapkan.

”Tugas saya sekarang selaku pengawas, selaku pemberi izin rumah sakit. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tuturnya. (SJ/Ant)*

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan

  1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan.
  2. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar:
    a. Rp42.000 per orang per bulan, manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
    b. Rp110.000 per orang per bulan, manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
    c. Rp160.000 per orang per bulan, manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here