Selasa, 21 Agustus 2018

Untuk Mobil Dinas Pejabat, Pemkot Cilegon Gunakan Sistem Sewa

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak lagi mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas di 2018. Sebagai gantinya, Pemkot akan menggunakan sistem sewa dari pihak ketiga atau swasta.

Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, sistem sewa mobil akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas. Dimana saat ini ada sejumlah pejabat Eselon II dan III yang belum memiliki kendaraan dinas layak pakai. “Kami tidak lagi beli kendaraan dinas baru, tapi sewa ke pihak ketiga. Ini untuk mengakomodasi semua pejabat yang belum miliki kendaraan dinas,” katanya, akhir pekan lalu.

Untuk menyewa kendaraan tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan lelang kendaraan dinas yang rusak atau tidak layak pakai. Proses lelang sendiri sedang dipersiapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).”Mobil-mobil tidak layak pakai kami lelang. Hasil lelang kendaraan akan digunakan untuk menyewa mobil dinas,” tuturnya.

Dia menilai, sistem sewa kendaraan akan berdampak efisiensi pada sektor pengadaan dan perawatan mobil dinas. Selain mengurangi anggaran pengadaan, juga meminimalisasi biaya pemeliharaan kendaraan.  “Selama ini biaya perawatan kendaraan dinas lumayan tinggi. Makanya, kalau mobilnya hasil sewa, biaya perawatan kan bisa ditekan,” ujarnya.

Ia meminta agar para pejabat yang belum menerima kendaraan dinas untuk bersabar. Sebab, mereka harus terlebih dahulu menunggu proses lelang kendaraan dinas, sebelum proses sewa mobil dinas dilakukan.  “Bagi ASN yang belum dapat kendaraan dinas, tolong bersabar dulu, nanti juga di kasih. Kerja saja dulu yang benar, tunjukan kualitas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Muhammad Zais mengungkapkan, sistem sewa mobil dinas memiliki banyak keunggulan.
“Hanya dengan menyewa, pengguna kendaraan dinas tidak perlu lagi mengurusi persoalan service. Sebab itu akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga,” ujarnya. Sistem sewa kendaraan dinas, tutur dia, juga bagian dari instruksi dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsurgah) KPK. (AH)***


Sekilas Info

Proyek Betonisasi Bermasalah

CILEGON, (KB).- Proyek pembuatan jalan beton di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *