Rabu, 12 Desember 2018
Pjs Bupati Lebak, Ino S. Rawita membuka acara pelatihan standar operasional prosedur pelayanan publik pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsin yang digelar Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Multatuli Lebak, Selasa (6/3/2018).*

Untuk Mencegah Korupsi, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah

LEBAK, (KB).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah guna pencegahan korupsi di Provinsi Banten. Pembentukan Komite Advokasi Daerah diharapkan lebih efektif untuk pencegahan korupsi.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pencegahan KPK Ramah Handoko dalam pelatihan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi di Gedung Multatuli Lebak, Selasa (6/3/2018).

Menurut dia, pembentukan Komite Advokasi Daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi pengusaha. Selama ini, pelaku korupsi diberbagai daerah di tanah air adanya keterlibatan pejabat dengan swasta atau pengusaha.

Ia berharap melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah dapat mencegah juga mengantisipasi kejahatan tindakan korupsi.”Kami yakin korupsi itu bisa dicegah dengan pembentukan Komite Advokasi Daerah itu,” katanya menjelaskan.

Selama ini, pelaku korupsi yang ditangkap KPK tidak dilakukan seorang diri. Namun, kejahatan korupsi itu melibatkan banyak pihak yang terkait. Oleh sebab itu, pembentukan Komite Advokasi Daerah dapat melakukan pencegahan perbuatan kejahatan korupsi. “Kami optimistis tingkat kejahatan korupsi bisa menurun melalui Komite Advokasi Daerah itu,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, pembentukan Komite Advokasi sangat sinergis antara Pemerintah dan KPK untuk pencegahan praktik korupsi di daerah. “Kami menilai pembentukan Komite Advokasi dapat melakukan pencegahan terjadinya praktik korupsi di daerah,” ucapnya.

Stimulasi

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Bupati Lebak Ino S Rawita mengatakan, kegiatan pelatihan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi dapat menstimulasi semua sektor pemerintahan agar pelayanan publik dapat memenuhi standar.

Pjs Bupati Lebak Ino S Rawita menegaskan, para pelayan publik harus menyadari bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dan berhak atas pelayanan prima yang dilakukan oleh para abdi masyarakat.

“Sudah saatnya para pelayan publik bersungguh-sungguh menempatkan masyarakat pada posisi yang harus dilayani dengan baik. Selain itu, komunitas juga harus bisa berperan mengampanyekan kebaikan kepada masyarakat dan memegang nilai integritas yang diharapkan seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, dan bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang positif,” ucap Pjs Bupati Ino. (DH)***


Sekilas Info

Pemkab Lebak Cetak Pencari Kerja Mandiri

LEBAK, (KB).- Pemerintah Kabupaten Lebak mencetak pencari kerja memiliki kemandirian hidup sehingga tidak menggantungkan kepada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *