Untuk Iuran BPJS Kesehatan, Kota Tangsel Rogoh Dana Rp 90 Miliar

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengklaim, telah mendanai hampir Rp 90 miliar untuk bantuan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas III Universal Health Coverage (UHC) bagi warga di tahun anggaran 2019 ini.

Saat ini, pemkot juga masih menyinkronkan data antara masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dengan masyarakat Tangsel peserta BPJS nonkelas III. “BPJS Tangsel sebetulnya sudah mengcover hampir 100 persen program JKN (jaminan kesehatan nasional), kami sudah anggarkan hampir 90 miliar lebih dalam program UHC,” kata Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Sabtu (14/9/2019).

Ia menuturkan, pemkot bersama Kantor BPJS Kesehatan Tangsel sedang menyinkronisasi data kepesertaan. Tujuannya, agar tidak terjadinya tumpang tindih atau data kepesertaan BPJS Kesehatan ganda.

“Pada satu sisi pendataan antara kami dengan BPJS harus ditingkatkan, sehingga ada pembersihan data mana yang berhak mana yang tidak dan mana warga laik dan tidak (menerima PBI), sehingga UHC tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut dia, untuk layanan kesehatan yang dilakukan di RSUD Tangsel dan Puskesmas yang ada di Tangsel, bisa dilakukan warga Tangsel hanya dengan KTP-el dan BPJS Kesehatan.

“Harus jelas juga, misalnya yang sudah memiliki BPJS Kesehatan dengan program KTP-el ketika berobat di RSU atau Puskesmas tidak boleh dobel penganggaran. Tentu harapanya BPJS bisa memberikan pelayanan maksimal, tetapi di samping itu saya imbau masyarakat untuk membayar iuran dari awal. Jangan pas mau dioperasi, baru bayar iuranya,” ucapnya.

Diketahui, permasalahan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih terus menjadi perdebatan. Dengan kenaikan tersebut, bagi masyarakat berpenghasilan rendah tentunya menjadi penderitaan yang tiada tara. Melihat kondisi tersebut, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Tangsel Siti Khadijah meminta, agar iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 digratiskan.

“Permasalahan yang timbul, orang yang sebelumnya sudah menjadi peserta asuransi BPJS Kesehatan kecewa dan mengaku tidak akan ikut BPJS Kesehatan terlebih dahulu, lantaran ada program Universal Health Coverage (UHC),” tuturnya.

Ia meminta dewan perempuan yang duduk di DPRD Tangsel memperjuangkan permasalahan tersebut ke Provinsi Banten. “Nanti yang diperjuangkan anggota dewan, adalah kelas 3, khusus. Program BPJS kelas 3 itu digratiskan, baik yang sudah masuk menjadi anggota UHC maupun yang belum,” katanya.

Ia meminta kepada Dinas Kesehatan Tangsel untuk melakukan pendataan bagi peserta asuransi BPJS Kesehatan yang belum menjadi anggota UHC. “Bagi yang belum masuk menjadi anggota UHC, jika mempunyai tunggakan BPJS Kesehatan, menjadi tanggung jawab pribadi peserta asuransi untuk melunasinya. Mohon dari Dinkes juga nanti mendata, berapa sih kelas 3 yang non-UHC? Mereka yang punya tunggakan, menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi, selebihnya mereka menjadi penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD Tangsel,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD terpilih Tangsel Ledy MP Butar-Butar mengatakan, bahwa pihaknya akan memperjuangkan soal iuran gratis bagi peserta asuransi BPJS kelas 3 tersebut dengan melihat keuangan daerah.

“Kami akan perjuangkan, dengan catatan dia tidak berutang. Kalau dia ada utang, harus diselesaikan dahulu baru dia melapor kepada pemerintah melalui Dinkes atau perwakilan di kecamatan, yaitu Puskesmas dan dilihat juga kemampuan keuangan daerah,” ucap mantan anggota Komisi ll DPRD Tangsel tersebut. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here