Kamis, 15 November 2018
Breaking News

UMK Lebak 2018 Diusulkan Rp 2,3 Juta

LEBAK, (KB).- Bupati Iti Octavia Jayabaya telah menerima usulan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2018 sebesar Rp 2.313.050 per bulan. Berkas usulan telah disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak. Keterangan yang diperoleh dari Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebak, Maman SP, untuk UMK tahun depan mengalami kenaikan sebesar 8,71 persen, dibandingkan UMK Lebak tahun 2017 yang hanya Rp 2.170.000/ bulan.

”Kita telah serahkan UMK Lebak tahun 2018 ke Ibu Bupati. Setelah disepakati Dewan Pengupah, besaran UMK Lebak tahun 2018 naik menjadi Rp 2.313.050 per bulan,” kata Kadisnakertrans Maman SP, kepada Kabar Banten, Kamis (9/11/2017). Dia menjelaskan, setelah besaran UMK 2018 disetujui bupati maka berkas usulan akan diserahkan ke Gubernur Banten. Batas penyerahan usulan UMK ke Gubernur sampai 10 November mendatang. ”Sudah sampai di meja Ibu Bupati, tinggal dipelajari. Waktunya kan masih beberapa hari,” ucapnya.

Maman mengakui, jika besaran UMK Lebak tahun 2018 yang diusulkan ke bupati merupakan UMK terendah dibandingkan delapan kabupaten/kota di Banten. Walaupun usulan UMK tersebut mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta pertumbuhan penduduk tahun depan. ”UMK kita masih di bawah Kabupaten Pandeglang. Saya juga belum tahu variabel hitungannya. Tapi yang jelas, besaran UMK Lebak yang diusulkan ini berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupah yang digelar di Disnakertrans pekan lalu. Tentunya, pengusaha wajib menaati UMK yang telah disepakati bersama itu,” ujarnya.

Pencari kerja membeludak

Sementara itu berdasarkan data resmi Disnakertrans, jumlah masyarakat Lebak yang mengajukan permohonan pembuatan kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerntrans) Lebak, untuk syarat mencari atau melamar pekerjaan jumlahnya mencapai 9.450 orang. Dari jumlah tersebut, 5.311 di antaranya adalah laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 4.139 orang adalah perempuan.

Kadisnaketrans, Maman SP kepada Kabar Banten mengatakan, ribuan pembuat kartu kuning untuk salah satu persyaratan melamar pekerjan sebagian besar berijazah SLTA, SLTP, selebihnya starata dua, serta berijazah SD. ”Kebanyakan perusahaan yang dituju para pembuat kartu kuning ini seluruhnya perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri, serta perusahaan leasing dan perusahan perdagangan,” ujar Maman SP.

Ditambahkannya, untuk membantu mempermudah pembuat kartu kuning, agar cepat mendapatkan lowongan pekerjaan, maka pihaknyapun selalu berusaha melakukan kemitraan dengan beberapa perusahaan swasta di Lebak. Bahkan, meski jumlahnya tidak terlalu banyak, dari ribuan pembuat kartu kuning tersebut kini ada yang sudah mendapatkan pekerjaan. ”Kami akan terus berupaya untuk terus bermitra dengan perusahaan swasta yang ada di Lebak maupun diluar Lebak dalam hal mencari peluang lowongan kerja bagi para pembuat kartu kuning di kantor kami,” katanya.

Lita Mulyati, Anggota Komisi II DPRD Lebak, mengatakan, terkait banyaknya warga Lebak yang kini mencari lowongan pekerjaan memang harus turut mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, agar jumlah pencari kerjanya semakin berkurang, maka pihaknya setuju terhadap Disnakertrans yang selalu berusaha melakukan kemitraan dengan berbagai perusahaan swasta di Lebak maupun diluar Lebak. ”Selaku wakil rakyat, kamipun akan berusaha mencari informasi terhadap perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja untuk membantu mempermudah para pencari kerja di Lebak agar segera memiliki lapangan pekerjaan,” kata Lita Mulyati. (ND/Lugay/Job)***


Sekilas Info

Proyek Tol Serang Panimbang, Sejumlah Pemilik Lahan Terima Ganti Rugi

RANGKASBITUNG, (KB).- Sejumlah warga pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang, menerima pembayaran ganti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *