UMK 2020, Pemkot Serang Usulkan Naik 10 Persen

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) 2020 dengan besaran sekitar Rp 3,7 juta atau naik 10 persen dari tahun lalu yang hanya Rp 3,3 juta.

Angka tersebut sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan baik dari buruh maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Serang. Namun, besaran tersebut belum disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang Akhmad Benbela menjelaskan, UMK yang diajukan tersebut merupakan formulasi dari upah berjalan, dikalikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,12 persen. Kemudian, ditambah dengan nilai inflasi nasional sebesar 3,39 persen, bila digabungkan menjadi 8,51 persen.

“Namun, ada penambahan Rp 120 ribu dari total 8,51 persen itu. Jadi sebenarnya sudah sekitar 10 persen lebih kami menaikkan UMK. Jadi ada penambahan sekitar Rp 400 ribu. Dari Rp 3,3 juta UMK Kota Serang saat ini, menjadi Rp 3,7 juta untuk 2020,” katany, Senin (4/11/2019).

Penambahan Rp 120.000 tersebut, merupakan Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimenangkan serikat pekerja atau buruh pada 2017 lalu. Hal itu juga sesuai dengan keinginan mereka dan sudah hasil kesepakatan dari rapat pra pleno pada (28/10/2019) kemarin terkait UMK Kota Serang.

“Memang, sejak 2017 itu kami belum pernah menaikkan UMK. Nah, setelah dihitung muncullah angka Rp 240 ribu, namun kalau kami akumulasikan dengan UMK berjalan melebihi UMK DKI Jakarta. Jadi kesepakatannya di Rp 120 ribu. Dan ini sudah sesuai dengan kesepakatan,” ucapnya.

Apabila, disesuaikan dengan hitungan PTUN dan tuntutan buruh untuk menaikkan UMK hingga 15 persen, kata dia, sangat tidak memungkinkan. Sebab, Kota Serang bukanlah daerah industri yang memiliki banyak pendapatan. Justru, didominasi dengan Industri Kecil Menengah (IKM).

“Karena bagaimana pun pemerintah harus bersikap adil. Dan kami harus melihat juga kesanggupan perusahaan untuk membayarkan upah kepada pekerjanya. Kalau mengikuti serikat buruh, dan perusahaan tidak mampu, maka akan terjadi PHK,” ujarnya.

Sementara, Ketua APINDO Kota Serang Yos Sudarso mengatakan, pada prinsipnya APINDO mengikuti kesepakatan dari Pemkot Serang dalam menentukan UMK. Besaran ini juga, kata dia, sudah disepakati, dan meminta baik pemkot maupun pemprov tidak mengubah kembali apa yang sudah disepakati.

“Sudah satu angka, jadi kami meminta agar pemerintah tidak mengubahnya lagi. Sebab, ini sudah hasil kesepakatan rapat kemarin dan sudah disetujui oleh semua pihak, termasuk APINDO. Namun, bila pemerintah bisa mengurangi besaran di bawah Rp 3,7, ya tentu kami senang,” ujarnya.

Alasannya, kata dia, besaran Rp 3,7 juta sudah cukup berat bagi pengusaha di Kota Serang. Apalagi bila harus membayar upah lebih dari besaran tersebut. “Karena kan Kota Serang ini bukan kawasan industri. Dan kenaikan UMK ini, untuk penambahan Rp 120 ribu, hanya ada di Kota Serang saja,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here