Umat Beragama dan Penjajah Belanda

KH. AM Romly, Ketua MUI Banten.*

Dr. H. AM Romly

Menyambut peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2020, penulis menyiapkan sejumlah artikel khusus. Ketiga artikel tersebut pada intinya mengenai kehidupan beragama dalam tiga zaman, yakni zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang dan zaman Indonesia merdeka.

Pada dasarnya pemerintah kolonial Belanda bersifat netral. Belanda tidak campur tangan dalam masalah-masalah yang menyangkut agama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Regeeringsreglement artikel 119) tahun 1854.

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Pemerintah mengakui kemerdekaan agama dan bersikap netral terhadapnya, kecuali jika praktik agama berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau merusak ketenangan dan ketenteraman (rust en orde).

Untuk menjaga ketenangan dan ketenteraman, sebuah ketentuan lain dibuat yaitu bahwa para pendeta dan misionaris harus mendapat izin khusus dari gubernur jenderal untuk dapat memasuki suatu wilayah tertentu di Hindia Belanda.

Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yang jelas bersikap diskriminatif. Ketetapan Umum Perundang-undangan (Algemeene Bepaling van wetgeving) memasukkan kalangan pribumi pemeluk Kristen setara hak hukumnya dengan orang Eropa.

Dengan demikian, jelas kebijakan netral agama ini dimaksudkan pertama-tama untuk menghindari protes-protes umat Islam dalam kaitan sikap pemerintah yang pilih kasih terhadap agama Kristen.

Pertama, mencurigai umat Islam. Di dalam tubuh pemerintah kolonial Belanda terdapat kekhawatiran dan kecurigaan terhadap potensi perlawanan dari umat Islam. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengembangkan suatu kontrol, pengawasan dan pengaturan terhadap berbagai kegiatan yang dianggap bisa melahirkan ekspresi keislaman yang bersifat politis.

Selain dari itu, di dalam pemerintah kolonial Belanda juga terdapa kontestasi antara kalangan liberal (non-agama) dengan kalangan Kristen radikal. Kalangan liberal berpandangan netral terhadap masalah agama dan menginginkan pengembangan dan penerimaan kebudayaan Barat oleh Bumiputra sebagai kebudayaannya sendiri, yang dikenal sebagai politik “asosiasi”.

Sedangkan kalangan Kristen radikal menginginkan kristenisasi langsung terhadap seluruh penduduk Hindia Belanda, baik yang beragama Islam maupun penganut agama lainnya.

Kedua, mengawasi kegiatan umat Islam. Faktor kontrol pemerintah terhadap Islam politik dan faktor perimbangan politik di Pemerintahan Belanda sendiri, sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah di Hindia Belanda, termasuk dalam masalah agama.

Kedua faktor ini membuat sikap dan kebijakan netral agama tidak berjalan sepenuhnya. Jika pada teorinya tampak sikap yang adil dan berimbang, namun dalam praktiknya penuh dengan diskriminasi dan represi. Kontrol pemerintah kolonial Belanda terutama terhadap Islam dilatarbelakangi oleh persepsi yang didasari ketakutan dan harapan. Ketakutan terhadap pemberontakan, dan harapan dapat dikristenkan.

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda menganggap agama Islam seperti agama Katholik yang hirarkis. Mereka beranggapan bahwa hubungan antara umat Islam di Hindia Belanda dengan Kerajaan Turki Usmani, seperti umat Katholik dengan Roma.

Dengan pemahaman yang dangkal ini, lahir berbagai kebijakan Belanda yang bersifat konfrontatif dan represif, misalanya pembatasan ibadah haji. Pada tahun 1859, Gubernur Jenderal diperkenankan mencampuri masalah agama. Bahkan, jika dipandang perlu harus mengawasi setiap gerak gerik para ulama.

Pandangan ketakutan ini berkombinasi dengan harapan berlebihan. Keberhasilan pembaratan dan kristenisasi diyakini akan mengakhiri seluruh persoalan tersebut. Harapan ini lahir dari rasa superioritas Barat atas pribumi dan Islam, yang jauh sebelumnya telah berkembang subur di Eropa. Selain itu, sifat-sifat sinkretik Islam, terutama di Jawa, diyakini akan mempermudah penaklukannya.

Peran kantor masalah pribumi

Tahun 1889 didirikan Kantor Masalah Arab dan Pribumi atau sering disebut Kantor Masalah Pribumi (Kantoor voor Inlandsche zaken) atas usulan seorang ahli bahasa Arab dan Islam, Christian Snouck Hurgronje. Kemudian, dia sendiri diangkat sebagai penasihat di kantor yang baru didirikan tersebut, selain para ahli yang lain.

Kantor itu dan konsepsi Hurgronje memberikan arahan baru dalam politik Belanda yang semula bersifat bermusuhan dan kasar menjadi lebih halus dan kooperatif, yang semula bersifat politis menjadi etis, dan yang awalnya penuh prasangka menjadi terkendali secara sistematis.

Hurgronje melawan orientasi sebelumnya yang takut terhadap Islam, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ia mengajukan tiga alasan. Pertama, tidak ada lapisan kependetaan dalam Islam, tidak ada hirarki ulama. Kedua, bukan saja mayoritas orang Islam, tetapi juga para ulama tidaklah dengan sendirinya dan apriori orang-orang fanatik atau dianggap musuh-musuh yang harus dibasmi. Ketiga, tidak benar bahwa berhaji ke Mekah akan mengubah ribuan orang Indonesia yang cinta damai menjadi haji-haji fanatik yang penuh semangat pemberontakan.

Hurgronje adalah sarjana pertama Belanda yang mengakui pentingnya adat atau hukum adat dan batas-batas pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial dan hukum penganut-penganutnya di Hindia Belanda. Ia mengingatkan bahwa Islam sama sekali tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik di Hindia Belanda.

Karena itu, ia melawan harapan besar bahwa orang Islam akan dengan mudah pindah ke agama Kristen. Bahkan ia meramalkan bahwa pengaruh Islam akan meluas di Hindia Belanda, baik dari segi kuantitas dan kualitas, seiring dengan perkembangan Pax Neerlandica.

Atas dasar pandangan di atas, Hurgronje sebagai penasihat Kantor Urusan Pribumi, memberikan pertimbangan-pertimbangan, politik seperti apa yang harus diambil. Pertama, ada sifat ajaran Islam yang toleran dan damai. Untuk itu, ia menganjurkan suatu sikap netral dan bahkan longgar bagi ekspresi dan aktualisasi keislaman.

Kedua, dalam Islam juga memang ada potensi politik radikal dan fanatik. Untuk itu, ia menganjurkan sikap yang restriktif, bahkan keras, untuk mencegah dan menghancurkan fanatisme dan radikalisme yang muncul agar tidak mengobarkan perlawanan umat Islam terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. (Penulis, Ketua Umum MUI Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here