Uji Kelayakan Pasar Induk Rau Buram

Pasar Induk Rau.*

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak Pemkot Serang terkait uji kelayakan Pasar Induk Rau (PIR), sebab hingga saat ini masih buram atau belum jelas bagaimana perkembangannya. Padahal, sudah beberapa bulan berlalu dan masyarakat, khususnya pedagang pun menunggu hasil dari uji kelayakan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto mempertanyakan kelanjutan dari uji kelayakan tersebut. Namun, bila masih belum ada kejelasan pihaknya pun akan mendesak Pemkot Serang, agar dapat mengambil langkah tegas terhadap pengelola PIR.

“Sejak awal dikatakan akan dilakukan uji kelayakan, sampai detik ini masih saja belum selesai,” katanya, Selasa (28/1/2020).

Ia mengatakan, seharusnya Pemkot Serang dapat mengambil langkah tegas, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Sebab, PIR merupakan sarana publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Aset ini kan berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga PIR ini berkaitan dengan hajat pelayanan masyarakat dalam konteks jual beli,” katanya.

Pihaknya merupakan legislator bukan eksekutor, sehingga hanya dapat memberikan rekomendasi saja kepada Pemkot Serang.

“Maka saya rekomendasikan kepada Pemkot Serang, agar dapat segera mengambil alih aset PIR. Mau nanti dibangun atau dirubuhkan, ya cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan saja,” ucapnya.

Setelah diambil alih, kata dia, maka Pemkot Serang juga harus membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar dapat mendongkrak PAD Kota Serang melalui PIR.

“Jadi itu yang benar. Pemkot Serang membentuk BUMD untuk mengelola PIR. Sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Serang yang kecil ini,” katanya.

Pujianto mengatakan, jangan sampai Pemkot Serang mengeluarkan pernyataan bila sudah tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan PIR, khususnya para pedagang kreatif lapangan (PKL).

“Kepala Disperdaginkop mengatakan kepada media, kalau dirinya sudah tidak mampu mengurus masalah PKL. Tentu pemimpin daerah harus hadir dihadapan masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, untuk mengambil tindakan diperlukan kajian yang matang. Antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR yang sudah terikat dengan aturan sebelumnya.

“Saya kira itu ada aturannya, jangan sampai kami terperosok dengan hal-hal yang sudah keluar dari aturan,” ujarnya.

Ia mengatakan, aturan antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR telah menyetujui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), terkait pengelolaan PIR sejak pemerintahan yang lama.

“Kalau memang bisa dicabut, saya juga maunya seperti itu. Tapi harus dipelajari dulu, jangan sampai kami nanti kena PTUN,” tuturnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here