Selasa, 11 Desember 2018
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berunjuk rasa di depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang, Kamis (22/2/2018) pukul 10.00. Mereka mendesak pemerintah daerah menutup waralaba yang tidak berizin.*

Tutup Waralaba Langgar Perda

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa di depan halaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang, Kamis (22/2/2018) pukul 10.00. Kaum intelektual tersebut menyampaikan tuntutan keras agar pemerintah daerah menutup setiap waralaba baik Alfamart maupun Indomaret yang tidak berizin.

Selain itu, waralaba yang dokumen perizinannya sudah habis harus dikaji ulang. ”Banyak kehadiran waralaba yang melanggar peraturan daerah. Pemerintah mengatur jarak waralaba dengan pasar tradisional 500 meter. Tapi praktiknya kehadiran waralaba itu hanya berjarak beberapa meter saja dari pasar tradisional,” kata Indra, koordinator aksi GMNI.

Menurut dia, bentuk pelanggaran lainnya keberadaan waralaba sesuai aturan hanya diperbolehkan sebanyak 4 per kecamatan. Tetapi yang terjadi sekarang setiap kecamatan terdapat lebih dari 4 waralaba. “Kami tidak bisa dibodohi, karena itu fakta. Seharusnya aparat penegak perda sigap untuk menegakkan aturan. Sebaliknya jangan berdiam diri apalagi menutup mata berpura-pura tidak tahu dengan bentuk-bentuk pelanggaran,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah tersebut, DPMPPTSP dan Satpol PP segera berkoordinasi untuk menertibkan maraknya waralaba melanggar aturan. Aparat penegak perda agar mengecek langsung ke lapangan untuk menutup waralaba yang melanggar Perda Nomor 4 tahun 2017. ”DPMPTS harus bertanggung jawab penuh dengan maraknya waralaba berbentuk toko modern. Segera terbitkan surat rekomendasi untuk menutup waralaba yang habis izinnya,” ucapnya.

Indra meminta DPRD Kabupaten Pandeglang untuk merespons aspirasi tersebut. Karena dewan yang mengesahkan perda tentang waralaba. ”Aparat penegak hukum segera mengecek keberadaan waralaba di lapangan. Karena waralaba yang beroperasi melanggar aturan terindikasi ada permainan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ucapnya. Kepala Bidang (Kabid) Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, Surya Darmawan enggan memberikan komentar soal aksi mahasiswa mendesak pemerintah menutup waralaba.

Sementara itu, perwira pengendali Polres Pandeglang, Ipda Sukoya mengatakan, unjuk rasa tersebut masih terkendali. Polres mengerahkan sebanyak 35 anggota terdiri dari Satuan Sabhara, Reskrim dan Intelijen. ”Anggota reskrim dan intelijen bertugas melaksanakan pengamanan tertutup. Sedangkan anggota Sabhara pengamanan terbuka. Kami juga mengerahkan satu unit kendaraan provost dan dua unit mobil Sabhara,” tuturnya. (Iman Fathurohman)***


Sekilas Info

Demo, Mahasiswa Menginap di DPUPR Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pandeglang demo di depan Kantor Dinas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *